REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jambi Yudha Nugraha Kurata menyatakan, banyak perusahaan di Jambi yang dapat berpartisipasi dalam program pengurangan emisi karbon. Ia menyebutkan, perusahaan tersebut di antaranya bergerak di sektor kelapa sawit, tambang batu bara, serta pengelolaan karet.

"Guna mendukung Net Zero Emission, perusahaan di Jambi dapat bertransaksi di bursa karbon," ujarnya dalam Seminar Nasional yang dipantau Republika, Senin (18/9/2023).

Transaksi itu, kata dia, diharapkan bisa mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca atau mencapai target Net Zero Emission pada 2060. Diharapkan, sosialisasi terkait mekanisme dan aturan perdagangan bursa karbon bisa dilakukan. Dengan begitu, entitas usaha, pemerintah pusat, dan daerah bisa memahaminya.

Ia menambahkan, dukungan semua pihak diperlukan demi menyukseskan perdagangan di bursa karbon Tanah Air. "Dukungan dan kolaborasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pelaku industri, dan stakeholders dibutuhkan agar dapat menjaga kelangsungan dan kelestarian hidup melalui perdagangan karbon di Indonesia," tuturnya. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan, perdagangan karbon melalui bursa karbon di Indonesia akan dimulai pekan depan. Tepatnya pada 26 September 2023.

"Rencananya peluncuran bursa karbon yang perdana perdagangannya itu akan dilakukan pada 26 September ini," ujar dia pada kesempatan serupa.

Ia berharap semua proses persiapan seperti unit karbon, registrasi, verifikasi, sertifikasi, dan lainnya berjalan baik. Menurutnya, Indonesia berpotensi besar dalam mengurangi emisi karbon. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan negeri ini demi mengurangi emisi karbon di dunia. Di antaranya, restorasi lahan gambut menjadi lahan pertanian, seperti yang sedang dilakukan di Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika