REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) yang digagas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Karena, menurut dia, warga Nahdliyin di akar rumput masih perlu dukungan dari pemerintah.
"Kita semua menyadari kondisi warga nahdiyin di akar rumput perlu didukung dan pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU membentuk GKM NU," ujar Jokowi saat sambutan dalam acara pembukaan Munas dan Konbes NU di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (18/9/2023).
Menurut Jokowi, Gerakan Keluarga Maslahat NU sangat penting untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia terutama untuk para nahdliyin di level akar rumput. Namun selain itu, kata dia, banyak juga Nahdliyin muda yang sudah bermain di level global atau yang sedang kuliah di luar negeri.
"Yang sedang belajar ilmu pengetahuan baru banyak, belajar teknologi baru banyak, belajar artificial intelligence banyak, belajar precision medicine banyak dan belajar dunia masa depan banyak, ilmu masa depan tanpa kehilangan jati dirinya sebagai muslim dan sebagai nahdliyin," ucap Jokowi.
Dia mengatakan, hal tersebut merupakan kekuatan besar NU untuk menyongsong masa depan. Menurut dia, mereka juga harus dihubungkan dengan umat di akar rumput. "Mereka harus menjadi bagian solusi bagi nahdiyin di akar rumput dan mensejahterakan umat," kata Jokowi.
Oleh karena itu, dia pun mendukung inisiatif Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf yang sedang melakukan digitalisasi di internal PBNU. Selain bisa membantu memperbaiki cara kerja organisasi, kata dia, digitalisasi ini juga akan menghubungkan para nahdiyin di seluruh dunia untuk saling berbagi komitmen dan saling bekerja sama.
"Bersama meningkatkan kualitas diri, bersama sama mencari solusi untuk NKRI dan kesejahteraan umat. Pemerintah mendukung peningkatan PBNU, kualitas pendidikan di Nahdlatul Ulama," jelas Jokowi.
Dalam pembukaan Munas dan Konbes NU tersebut, PBNU juga mengukuhkan Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU). Pengukuhan ini ditandai dengan penyerahan surat keputusan dari Rais Aam PBNU kepada dewan pengampu GKMNU, yaitu Jokowi dan Nyai Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menjelaskan bahwa GKMNU ini dirancang untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan NU di tingkat desa dengan melibatkan warga secara langsung.
"Dimulai dari daerah-daerah yang selama ini menjadi konsentrasi atau basis utama dari warga NU," ujar Gus Yahya saat sambutan dalam pembukaan Munas dan Konbes NU.
Dia menuturkan, GKMNU merupakan agenda besar dan PBNU membutuhkan dukungan dari berbagai pihak di bawah pemikiran dan bimbingan dari sesepuh dan tokoh yang diandalkan. Karena itu, PBNU membentuk dewan pengampu gerakan keluarga maslahat NU yang terdiri dari lima tokoh yakni Presiden Jokowi, Mustasyar PBNU Prof KH Ma'ruf Amin dan KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, serta Nyai Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.
"Ini tokoh yang selama ini menjadi bagian dari keluarga besar kami. Alhamdulillah, semua tokoh tersebut berkenan untuk mendampingi dan mengampu gerakan maslahat keluarga NU," ucap Gus Yahya.
GKMNU adalah sebuah gerakan di tingkat akar rumput yang menyasar masyarakat desa. Gerakan ini melibatkan warga secara langsung dalam menyelesaikan masalah keluarga di dalam berbagai aspeknya. Mulai dari aspek kegamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya.
Melalui GKMNU ini, PBNU telah menyiapkan program kerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian UKM, dan Kementerian sosial.
Ada tiga provinsi yang telah menerima program-program besutan GKMNU di tingkat desa. Tiga provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa tengah, Jawa Timur, dan Banten.
Ada 1.766 kecamatan dan 17.000 desa dari tiga kecamatan yang tercatat siap berpartisipasi dalam pelaksanaan program GKMNU. Jika tiga provinsi tersebut telah selesai, GKMNU akan melanjutkan konsolidasi ke beberapa provinsi lain, seperti DKI, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika