Selasa 19 Sep 2023 23:06 WIB

Pengamat: Pilkades 2023 tidak Bisa Lepas dari Politik Uang

Pengamat memperkirakan Pilkades 2023 tidak akan bisa lepas dari politik uang.

Rep: RR Laeny Sulistyawati/ Red: Bilal Ramadhan
Tolak politik uang (ilustrasi). Pengamat memperkirakan Pilkades 2023 tidak akan bisa lepas dari politik uang.
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Tolak politik uang (ilustrasi). Pengamat memperkirakan Pilkades 2023 tidak akan bisa lepas dari politik uang.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Tangerang 24 September 2023 mendatang diperkirakan tidak lepas dari politik uang atau serangan fajar. Alasannya karena tindakan curang ini sudah dilakukan sejak lama dan masif.

Pengamat Politik Karyono Wibowo menilai, serangan fajar atau politik uang bahkan lebih parah saat pemilihan kepala desa. "Di pemilihan ini justru politik uangnya justru lebih masif dan lebih terbuka. Karena pemilihan kepala desa kan langsung (dipilih masyarakat)," ujar Karyono kepada Republika, Selasa (19/9/2023).

Baca Juga

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) ini menambahkan, presiden dipilih Majelis Permusyawaratan Ralyat (MPR) dan hanya kepala desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam sistem pemilihan langsung ini, dia melanjutkan, politik uang masih masif. Jadi, praktik ini sudah dilakukan sejak dulu. Ia menyebutkan istilah jawa dum-dum dhuwit alias bagi-bagi uang saat pilkades telah menjadi kebiasaan. 

"Ini juga berpotensi terjadi di pilkades Kabupaten Tangerang besok karena sudah terjadi sejak dulu. Ini sulit dicegah," katanya. 

Padahal, dia mengingatkan kecurangan ini bisa berdampak luar biasa bisa menyebabkan calon kepala desa yang terpilih nantinya korupsi karena menimbulkan biaya sangat tinggi (high cost politic) dan akhirnya terjadi penyimpangan anggaran.

Menurutnya, untuk mencegah masalah ini maka harus melibatkan semua pihak. Mulai dari pemerintahnya, aparat penegak hukum, calonnya yang tidak melakukan politik uang, dan yang tidak kalah penting adalah kesadaran masyarakat.

Sementara untuk membangun kesadarannya, dia mengingatkan dibutuhkan tokoh agama seperti ulama, pendeta, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk memberikan edukasi. Karyono menegaskan upaya ini harus dilakukan secara komprehensif, tak bisa hanya parsial.

"Karena ibarat penyakit, ini sudah akut karena sudah membudaya," katanya 

Terpisah, Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio juga memperkirakan hal yang sama. "Serangan fajar sih susah karena dari hasil survei kedai kopi juga menunjukkan respons masyarakat terhadap money politic juga tinggi," ujar Hendri.

Perlu diketahui, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 16 desa yang akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak pada 24 September 2023. Pilkades tersebut akan dilaksanakan di 13 kecamatan. Selain itu, ada dua desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa antarwaktu (PAW).

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement