REPUBLIKA.CO.ID, GARUT — Pembangunan Rumah Sakit (RS) Paru Dr H A Rotinsulu mulai berjalan di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Wakil Bupati (Wabup) Garut, Helmi Budiman, menyambut baik pembangunan RS Paru ini, yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan.

Helmi menghadiri kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Gedung Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung Unit Pelayanan Fungsional (UPF) Garut RS Paru pada Selasa (19/9/2023). Ia menilai, kehadiran RS Paru di daerahnya sangat penting.

Salah satu yang menjadi sorotan soal pelayanan untuk pasien tuberkulosis (TB). Terlebih, Helmi mengatakan, di Kabupaten Garut terdata sekitar 90 pasien multidrug-resistant (MDR) TB. Dengan adanya RS Paru di Garut, diharapkan memudahkan akses pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Biasanya pasien dari Garut mesti ke Bandung untuk menjalani pengobatan. “Bolak-balik Bandung kan cukup lama begitu ya, transportasi begitu kan. Belum di mobilnya sakit dia kan. Nah, jadi, ini memang akan membantu masyarakat Garut, yang asalnya ke Bandung, cukup di Garut saja,” kata Helmi, melalui siaran pers, Rabu (20/9/2023).

RS Paru di Garut ini disebut nantinya juga dapat melayani pasien dari daerah lain. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Azhar Jaya, mengatakan adanya fasilitas kesehatan yang memadai di Kabupaten Garut ini dapat mengurangi beban di Kota Bandung. Ia meyakini keberadaan RS Paru di Garut ini dibutuhkan oleh masyarakat, tidak hanya warga Garut.

Azhar pun menyoroti soal kasus TB. Menurut dia, Jawa Barat masuk dalam lima provinsi dengan angka kasus TB tinggi. Sementara Kabupaten Garut berada di urutan ke-13 kasus TB di Provinsi Jawa Barat. Dalam upaya penanganan TB ini, kata dia, dibutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan bidang kesehatan.

“Tentunya kita jangan menyalahkan siapa-siapa. Ini adalah masalah kita bersama yang perlu kita selesaikan. Butuh kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan seluruh stakeholder,” kata Azhar.

Azhar menjelaskan, salah satu faktor tingginya angka kasus TB ini banyaknya pengobatan pasien yang tidak tuntas. Hal itu juga memicu kondisi MDR, yang memerlukan pengobatan lebih intensif.

“Multidrug-resistant, jadi TB yang resistan terhadap obat-obatan yang standar. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena orang ini akan terus menularkan dari satu orang ke orang yang lain, bukan hanya di keluarganya, tapi di masyarakatnya. Ini yang mau kita coba cegah,” kata Azhar.

Menurut Azhar, UPF yang dibangun di Garut akan memiliki perbedaan dari sebelumnya, yaitu adanya layanan perawatan khusus untuk pasien MDR TB. “Kita taruh dokter tetap. Kalau dulu dokternya belum tetap, nanti ke depan (akan ada),” kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika