REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Indonesia membutuhkan aliran investasi sebesar 20 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp 307 triliun demi dapat mengejar target produksi minyak satu juta barrel per hari (BOPD) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat pembukaan the 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023 (ICIUOG) di Nusa Dua Bali, Rabu (20/9/2023). 

“Target 2030 bisa dicapai dengan syarat kita melakukan aktivitas yang agresif dan investasi yang masif. Kita perlu mengebor lebih dari 1.000 sumur per tahun setelah 2025. Kita juga perlu menarik investasi lebih dari 20 miliar dolar AS per tahun,” ujar Dwi.

Namun, Dwi mengingatkan, mengejar pertumbuhan investasi memiliki syarat penting, yaitu iklim investasi yang menarik buat investor. 

Menurutnya, semenjak 2020, daya tarik investasi hulu migas di Indonesia telah meningkat didukung oleh dukungan pemerintah melalui sistem fiskal yang lebih fleksibel dan pendukung lainnya yang menurunkan risiko investasi. Meski demikian, beberapa area masih memerlukan perbaikan, yaitu dalam aspek legal dan kontraktual serta penemuan cadangan raksasa (giant discovery).

Menteri Koordinator Kemaritiman Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dalam sambutannya secara daring, mengatakan, pemerintah menegaskan bahwa pemerintah sepenuhnya mendukung inisiatif SKK Migas.

Ia menegaskan, sektor migas memiliki peran yang sangat penting dan strategis di semua negara. Energi selalu menjadi motor penggerak bagi investasi dan industri baru yang pada ujungnya akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Saya mengundang semua pihak untuk memperkuat kolaborasi, kerja sama dan inovasi untuk mendukung keberlanjutan investasi di sektor hulu migas Indonesia,” kata dia. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah siap untuk  menyediakan sejumlah kebijakan fiskal yang fleksibel demi mendatangkan investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) lebih besar ke Indonesia. Namun, Sri juga menekankan, seluruh kebijakan fiskal seperti insentif perpajakan tentu akan diberikan secara rasional. 

“Di Kemenkeu, kita akan sediakan fleksibilitas fiskal secara rasional dan sehat, pemerintah mengatur upaya adaptif untuk sektor industri migas, termasuk membawa masuk teknologi baru,” kata Sri Mulyani.

Di depan para investor dan perusahaan hulu migas yang hadir dalam acara, ia menegaskan siap terbuka dan mendengarkan berbagai aspirasi dari pelaku usaha agar iklim investasi migas terus berkembang di Indonesia. Termasuk investasi yang ditujukan untuk membantu Indonesia mengejar target emisi nol bersih atau Net Zero Emission 2060. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika