Rabu 20 Sep 2023 12:49 WIB

Menkeu: Kebijakan Fiskal Penting Dukung Industri Hulu Migas Indonesia

Kebijakan fiskal Indonesia saat ini dalam kondisi sehat.

Red: Lida Puspaningtyas
Kepala SKK Migas, Dwi Sutjipto bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam pembukaan The 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023 (ICIUOG) di Nusa Dua, Bali, Rabu (20/9/2023).
Foto: Republika/ Dedy Darmawan
Kepala SKK Migas, Dwi Sutjipto bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam pembukaan The 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023 (ICIUOG) di Nusa Dua, Bali, Rabu (20/9/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan kebijakan fiskal sangat penting untuk mendukung industri hulu migas Indonesia.

"Di Kemenkeu, kami akan sediakan fleksibilitas fiskal secara rasional dan sehat. Pemerintah mengatur upaya adaptif untuk sektor industri migas termasuk membawa masuk teknologi baru seperti penangkapan karbon. Jadi, kami bisa mencapai keamanan ketahanan energi dan menciptakan energi hijau dan mengurangi emisi," kata Sri dalam acara International Convention of Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali, Rabu (20/9/2023).

Terlebih kata dia, kebijakan fiskal Indonesia saat ini dalam kondisi sehat.

"Tidak semua negara bisa begitu, ini pencapaian. Kami akan menggunakan fiscal tool kami untuk pemulihan Indonesia. Tahun ini, kebijakan fiskal kita akan mendukung produktivitas dan perkuat inklusivitas transformasi ekonomi, dari sisi pendapatan, pengeluaran, pembiayaan," ujar Sri.

Ia pun mencatat investasi hulu migas terus mengalami kenaikan, pada 2021 sebesar 10,9 miliar dolar AS kemudian meningkat sebesar 12,1 miliar dolar AS di 2022, dan pada 2023 ini mencapai 14,6 miliar dolar AS.

Kendati demikian, ia mengungkapkan industri hulu migas juga dihadapkan dengan beberapa tantangan seperti penurunan lifting dan produksi migas.

"Investasi ini jadi peluang yang bisa ditingkatkan tetapi kita juga harus melihat industri hulu migas masih dihadapkan dengan tantangan strategis. Penurunan lifting dan produksi (migas) dan kemarin saya selesaikan RAPBN (rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara) dengan parlemen dan kami besok akan mendapatkan pengesahan RAPBN. Ini menunjukkan penurunan migas di Indonesia dan jelas akan berdampak ke pendapatan pajak dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak)," tuturnya.

Sebelumnya, SKK Migas mencatat industri hulu migas membutuhkan investasi sekitar 20 miliar dolar AS per tahun.

Investasi itu diperlukan untuk mendukung capaian target produksi sebesar 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas menjadi 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030.

"Target 2030 bisa dicapai dengan syarat kita melakukan aktivitas yang agresif dan investasi yang masif. Kita perlu mengebor lebih dari 1.000 sumur per tahun setelah 2025. Kita juga perlu menarik investasi lebih dari 20 miliar dolar AS per tahun," ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam sambutannya saat pembukaan acara tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement