REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikenal sebagai program jaminan kesehatan dengan jumlah kepesertaan terbesar di dunia. Sebagai penyelenggara Program JKN, BPJS Kesehatan berperan besar dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta di Indonesia. Meski kini lebih dari 94 persen penduduk Indonesia telah terdaftar Program JKN, BPJS Kesehatan terus melebarkan sayapnya demi memastikan seluruh penduduk tanpa terkecuali bisa terlindungi jaminan kesehatan.
Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, sustainibilitas Program JKN ini tak lepas dari peran pekerja informal yang sehat, produktif, dan mampu. Ada sejumlah pekerja informal yang memiliki pendapatan tidak menentu dan memiliki keterbatasan mengakses fasilitas kesehatan.
Inilah yang disebut sebagai ‘The Missing Middle’. Pekerja informal ini tidak terdaftar sebagai kelompok peserta yang ditanggung pemerintah, namun juga kondisi finansialnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di luar jaminan kesehatan. Untuk itu, pemerintah Indonesia memberikan bantuan subsidi iuran JKN kepada segmen ini.
“Subsidi tersebut agar masyarakat dengan finansial yang pas-pasan dan tidak termasuk sebagai peserta PBI, bisa tetap mendaftar Program JKN kelas III. Dengan begitu mereka tidak terbebani saat mendaftar sebagai peserta JKN yang membayar iuran secara mandiri,” kata Ghufron saat menjadi keynote speaker dalam acara The 78th United Nations General Assembly High-Level Meeting on Health (UN HLM) 2023 Side Event yang digagas oleh CISDI berkolaborasi dengan beberapa mitra global di New York, Kamis (21/9/2023), waktu setempat.
Solusi lainnya adalah dengan memperkuat kerja sama lintas sektoral bersama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mengoptimalkan upaya edukasi kepada masyarakat agar mendaftar dan membayar iuran, hingga merangkul keterlibatan filantropi, badan usaha, peserta dengan kondisi finansial yang mapan, dan pihak lainnya sebagai donatur untuk membiayai masyarakat yang belum menjadi peserta JKN atau memiliki tunggakan iuran. Mekanisme ini dinamakan Program Donasi JKN. Harapannya, pekerja informal yang belum menjadi peserta JKN atau sudah jadi peserta namun menunggak karena alasan finansial, bisa terlindungi jaminan kesehatan melalui Program Donasi JKN tersebut
“Melalui berbagai langkah tersebut, BPJS Kesehatan berupaya memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tantangan yang dihadapi berbagai negara di dunia saat ini adalah bagaimana asuransi kesehatan sosial dapat mencakup seluruh penduduk di suatu negara, dan memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas. Asuransi kesehatan yang terjangkau atau layanan kesehatan yang didanai pemerintah, sangat penting untuk melindungi masyarakat. Masalah ini juga menjadi perhatian dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB Tahun 2030,” kata Ghufron, yang saat ini juga menjabat Ketua TC Health International Social Security Association (ISSA) beranggotakan 160 negara.
Acara yang dihadiri oleh peserta dari berbagai institusi manca negara tersebut, juga mendatangkan tokoh-tokoh ternama lainnya seperti President and Executive Director Global Health Council, Elisha Dunn-Georgiou, Executive Director Center for Universal Health Chatham House United Kingdom, Robert Yates, Director of Global Health Diplomacy Joep Lange Institute (JLI), Christoph Benn, Global Program Director, Primary Health Care PATH, Kimberly Green, dan sebagainya. Sebagai informasi, acara tersebut juga mengulas pembahasan mengenai masa depan pembiayaan kesehatan setelah pandemi dan penguatan investasi pada layanan kesehatan primer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika