REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Dewan Pers meminta wartawan untuk tidak lagi (setop) menjadikan media sosial sebagai sumber berita, apalagi memasuki tahun politik. Karena saat ini medsos umumnya digunakan oleh pendengung (buzzer) sebagai sarana propaganda dan kampanye.

"Sekarang ada isu yang dilempar buzzer soal penamparan Wakil Menteri, sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik harus benar-benar diverifikasi dulu kebenarannya sebelum dijadikan berita," kata Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers Asep Setiawan di Ambon, Rabu (20/9/2023).

Ia menyampaikan hal itu pada Workshop Peliputan Pemilu 2024 diikuti organisasi pers dan pimpinan media di Maluku.

Menurut dia, pada era keterbukaan saat ini, masyarakat memiliki hak untuk memiliki dan mengakses media sosial. Namun di belakangnya, ada penumpang gelap berupa pendengung bayaran yang melempar berbagai isu.