Rabu 20 Sep 2023 20:53 WIB

Realisasi Belanja Negara Capai Rp 1.674,7 Triliun Hingga Agustus 2023

Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.170,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Foto: ANTARA/Imamatul Silfia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara telah mencapai Rp 1.674,7 triliun hingga Agustus 2023 atau setara dengan 54,7 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Belanja negara sampai Agustus 2023 sebesar Rp 1.674,7 triliun atau tumbuh 1,1 persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Realisasi belanja APBN terdiri dari belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah (TKD).

Untuk belanja pemerintah pusat, Kementerian Keuangan mencatat realisasi sebesar Rp1.170,8 triliun per Agustus 2023. Nilai itu terbagi menjadi belanja melalui kementerian/lembaga sebesar Rp581,6 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp589,1 triliun.

Secara rinci, realisasi belanja melalui kementerian/lembaga mencakup perlindungan sosial, petani, dan UMKM sebesar Rp81,22 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), bantuan benih, bantuan alat dan mesin pertanian, dan bantuan ternak.

Selanjutnya, realisasi belanja untuk pendidikan dengan total Rp26 triliun yang terdiri dari Program Indonesia Pintar, Program KIP Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Lalu, realisasi infrastruktur dengan rincian bantuan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp 90,2 triliun dan bantuan bencana Rp 1,7 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui non-kementerian/lembaga di antaranya subsidi dan kompensasi listrik Rp 54,0 triliun, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) Rp 61,4 triliun, subsidi LPG 3 kilogram naik Rp 41,5 triliun, Kartu Prakerja Rp 2,8 triliun, dan subsidi perumahan Rp 539,8 miliar.

Realisasi belanja negara yang disalurkan ke TKD nilainya mencapai Rp 503,9 triliun. Nilai tersebut setara dengan 61,9 persen dari pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp 814,7 triliun.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚفَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ࣖ
Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, (untuk semua perkara) diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.

(QS. Gafir ayat 78)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement