REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Tetep Abdulatip meminta pelaku pencemaran air di aliran sungai Cilamaya Kabupaten Karawang segera di minimalisir. Yakni, melalui penertiban dan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan. 

Komisi IV, menurut Tetep, meminta Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pabrik di sekitar sungai Cilamaya segera diperiksa secara detail. Selain itu, Tetep Abdulatip akan mengambil langkah taktis melalui audiensi bersama pihak perusahaan serta harus membuat suatu kebijakan bagi mereka yang melanggar supaya bisa memberikan efek jera.

"Komisi IV akan segera memanggil stakeholder terkait baik itu dari Kabupaten Purwakarta, Subang dan Karawang (karena ada 1 perusahaan di Karawang) hingga Provinsi untuk segera mencari solusi terbaik," ujar Tetep.

Selain itu, kata dia, harus ada tindakan hukum yang tegas untuk perusahaan yang melanggar bila perlu di lakukan penutupan perusahaan. Agar, bisa menimbulkan efek jera.

"Karena kejahatan lingkungan ini kan yang dirugikan masyarakat sekitar," kata Tetep Abdulatip.

Tetep menilai pencemaran lingkungan di kawasan aliran sungai Cilamaya semakin berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. 

Saat ini, terdapat 56 perusahaan di wilayah Kabupaten Purwakarta dan 6 di Kabupaten Subang yang menyebabkan dampak besar di sepanjang sungai Cilamaya. 

Tetep mengatakan, kondisi aliran sungai Cilamaya semakin memprihatinkan. Hal itu terjadi akibat pembuangan air limbah oleh pabrik-pabrik yang berada di sepanjang aliran Sungai Cilamaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika