REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Indonesia Maju (KIM) sepakat menggagas keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai hal yang ditawarkan pada Pilpres 2024. KIM berisi yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Demokrat, dan Partai Prima.
Gagasan keberlanjutan tersebut disebut Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F Paulus sudah disepakati sebelum Partai Demokrat memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto. Adapun narasi perubahan yang dibawa oleh partai berlambang bintang mercy itu, tentu akan dibicarakan bersama dalam koalisi.
"Dengan masuknya partai yang mengusung narasi perubahan, tentunya kita akan bicarakan. Karena yang ada sekarang sudah sepakat dengan narasi yang ada, kita berbicara tentang Koalisi Indonesia Maju, melanjutkan program-program Pak Jokowi yang sudah, tentunya yang sudah bagus," ujar Lodewijk di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (21/9/2023) malam.
Ia menjelaskan, tim pakar dari Prabowo sendiri sudah menyusun 17 program prioritas dan delapan program awal yang bisa diselesaikan cepat. Fondasi utama dari program tersebut adalah melanjutkan keberhasilan pemerintahan Jokowi.
"Artinya fondasi utamanya adalah apa yang telah dibentuk oleh Pak Jokowi ya, kita tinggal lanjutkan. Seberapa besar nanti, tentunya Pokja ini akan menyusun prioritas-prioritas," ujar Lodewijk.
KIM juga sudah sepakat membentuk kelompok kerja terkait konten yang akan dinarasikan oleh Prabowo untuk Pilpres 2024. Narasi tersebut akan terbagi ke empat sektor utama.
Pertama terkait bidang ekonomi. Kelompok kerja tersebut akan dibentuk bidang ekonomi, karena melihat kondisi kondisi dan situasi dunia internasional yang penuh dengan ketidakpastian.
"Kemudian kedua masalah politik, bidang politik dan hukum. Dan yang ketiga masalah kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat masalah pertahanan, kemudian keamanan, dan hubungan luar negeri," ujar Lodewijk.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi masuk dalam proses aksesi untuk menjadi anggota The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Langkah tersebut merupakan peluang yang baik bagi Indonesia untuk naik level dan mensejajarkan diri dengan negara-negara maju.
Namun, proses tersebut membutuhkan waktu empat hingga lima tahun. Sehingga ia yakin jika Prabowo terpilih sebagai presiden periode 2024-2029, Indonesia sudah berada dalam status sebagai negara maju saat pemerintahannya.
"Kalau prosesnya tiga sampai empat tahun, InsyaAllah Indonesia menjadi member OECD di kepemimpinan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Ini loncatan-loncatan yang harus kita lakukan," ujar Airlangga dalam pidato pembukaan acara "Menjawab Tantangan Kepemimpinan Masa Depan Menuju Indonesia Emas 2045", Kamis (31/8/2023).
"Jadi ini komitmen daripada empat partai. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi positif diikuti pembangunan infrastruktur, dan sumber daya manusia yang berkualitas, ini adalah modal untuk kita melompat lebih tinggi menuju Indonesia Maju," tutur dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika