REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hilmy Muhammad, mempertanyakan motivasi Presiden Jokowi yang mengungkapkan kepemilikan data intelijen di depan publik relawannya. Menurut dia, hal tersebut bisa mengancam nilai-nilai demokrasi.

"Nah, ini malah Presiden yang ngomong soal data intelejen soal partai-partai politik, jeroan, dan tujuan partai-partai tersebut. Kita jadi bertanya kan, apa maksud presiden ngomong kayak gitu? Apakah itu yang disebut melindungi atau malah menakut-nakuti?" kata Hilmy dalam keterangannya, Rabu (20/9/2023). 

Senator asal DIY tersebut dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI mengatakan jika tak melanggar undang-undang, semestinya tak perlu diumbar ke publik. Hal ini justru membuat suasana menjadi gaduh menjelang Pemilu 2024.

Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut menambahkan, Presiden sebagai kepala pemerintahan harus adil dan netral kepada semua kontestan, agar pemilu bisa benar-benar menjadi pesta demokrasi bagi rakyat.