REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat masih menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Prabowo Subianto. Namun, pengamat politik Arif Susanto melihat, peluang AHY di Koalisi Indonesia Maju (KIM) kecil.
"Seberapa besar peluang AHY, per hari ini kecil," kata Arif kepada Republika.co.id, Kamis (21/9/2023).
Dia mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat seorang tokoh memiliki peluang menjadi cawapres. Pertama, ketika sosok tersebut bisa melengkapi atau menutup kekurangan yang mungkin masih dimiliki dari sosok capres.
Kedua, peluang seseorang menjadi cawapres membesar kalau bisa mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan politik yang sifatnya lintas. Misalnya, dukungan datang tidak dari satu partai saja, tapi dari beberapa partai.
Ketiga, dia menekankan, peluang itu bisa didapatkan ketika orang itu membawa pendanaan politik. Hal itu menjadi penting karena memang untuk kampanye-kampanye setingkat pilpres membutuhkan biaya sangat tinggi.
"Kalau dia tidak membawa pendanaan politik peluangnya kecil," ujar Arif.
Analis dari Exposit Strategic itu menambahkan, faktor lain tentu saja elektabilitas yang muncul di publik. Meski begitu, Arif mengingatkan, peluang AHY mungkin bisa berubah jika ada dinamika lain ke depan.
"Kita tidak tahu perkembangan besok atau pekan depan atau bulan depan karena memang masih ada waktu tersisa sebelum pendaftaran," kata Arif.
Sebelumnya, Partai Demokrat memang masih menawarkan AHY untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Tapi, Kepala BPOKK Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, untuk penentuan akan diserahkan kepada koalisi.
"Kalau koalisi sudah memiliki atau sudah menentukan cawapres ya tentu kita ikut saja, tapi kalau kemudian Mas AHY diminta untuk menjadi cawapres ya kami siap," ujar Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen.
Sikap ini tentu berbeda dari yang ditunjukkan Partai Demokrat saat masih di Koalisi Perubahan untuk Perbaikan atau kini Koalisi Perubahan. Namun, Herman berpendapat, perbedaan dikarenakan posisi mereka yang berbeda.
Demokrat, Herman melanjutkan, baru bergabung di KIM yang sebelumnya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Artinya, posisi dari Partai Demokrat sebelumnya sudah melalui perjalanan dan perjuangan panjang.
"Kalau ini masuk kepada rumah atau kepada koalisi yang sudah terbangun," kata Herman.