REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, berpartisipasi dalam kegiatan Breakfast Summit Addressing the Existential Threats Posed By Sea-Level Rise yang digelar di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (21/9/2023). Pada kesempatan itu, Retno memperingatkan tentang ancaman riil dari fenomena naiknya permukaan air laut.
“Ancaman ini nyata dan dekat sekali, dan sudah berdampak bagi negara-negara pulau dan kepulauan. Meski jika pemanasan global dibatasi hingga 1,5 derajat Celcius, tidak akan bisa menahan naiknya permukaan air laut,” kata Retno dalam pertemuan tersebut, seperti dikutip dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri.
Untuk menghadapi ancaman akibat naiknya permukaan air laut, Menlu menyerukan negara-negara di dunia melakukan tiga hal. Pertama, mengambil upaya pencegahan dan mitigasi. Retno menilai, kedua hal itu merupakan aksi pertama dan utama. Dia mengajak negara-negara dapat memenuhi komitmen globalnya untuk mengurangi emisi dan memperlambat perubahan iklim.
Kedua, upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Retno mengatakan, sangat penting untuk memastikan negara-negara pantai dan para pelayan memiliki ketahanan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Khususnya dalam rangka melindungi kehidupan mereka.
“Indonesia siap berkolaborasi untuk melakukan berbagai upaya adaptasi, khususnya dalam bidang pembiayaan inovatif, pengembangan kapasitas, dan bantuan teknis,” ujar Retno.
Ketiga, menjaga keutuhan wilayah negara. Menlu menjelaskan, jika tidak ditangani dengan baik, isu kenaikan permukaan laut dapat berdampak pula pada isu dieliminasi perbatasan maritim. Bahkan, di masa mendatang, isu tersebut dapat menciptakan ketidakpastian dan konflik. “Karena itu, kita perlu mendorong digunakannya pendekatan hukum internasional untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga hak-hak dan mata pencaharian,” ucap Retno.
Dalam pertemuan Breakfast Summit Addressing the Existential Threats Posed By Sea-Level Rise, Retno mengajak negara-negara pulau dan kepulauan menyuarakan kepentingannya dan menunjukkan keberadaan mereka kepada dunia. Menlu juga menyampaikan rencana Indonesia yang akan menyelenggarakan pertemuan High-Level Meeting of the Archipelagic and Island States Forum pada 11 Oktober 2023 di Bali.
Breakfast Summit diselenggarakan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB oleh Presiden Majelis Umum, Perdana Menteri Tuvalu, Presiden Republik Palau, Presiden Republik Kepulauan Marshall, dan Pusat Mobilitas Iklim Global PBB. Breakfast Summit bertujuan menggalang komitmen politik, mobilisasi sumber daya, dan tindakan nyata dalam mendukung Negara-Negara Kepulauan Kecil Berkembang Pasifik (SIDS) untuk memperkuat aksi iklim serta memitigasi dampak perubahan iklim. Tema pertemuan terbaru membahas upaya global dalam mengatasi ancaman kenaikan permukaan air laut yang terus meningkat.
Dukung Resolusi International Court Justice
Ikuti Whatsapp Channel Republika