REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pedagang Blok G Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat mengaku masih terus ditariki tarif retribusi meskipun kondisi blok tersebut sangat sepi dan terus menanti direvitalisasi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk memberi atensi pada permasalahan tersebut.

"2019 dijanjiin direvitalisasi selama setahun. Kami disuruh bayar (retribusi) walaupun kondisi pasar sudah mati. Kami utang sana-sini," kata Desmawita, salah satu pedagang di Blok G Pasar Tanah Abang kepada wartawan, Jumat (22/9/2023). 

Desmawita dan para pedagang di Blok G mengeluhkan penarikan retribusi itu, sehingga banyak pedagang yang tidak kuat. Menurut penuturannya, tadinya jumlah pedagang di Blok G Pasar Tanah Abang sebanyak 1.800-an. Kini jumlahnya semakin berkurang di angka sekitar 400-800 pedagang. 

"Ada tekanan untuk bayar, dalam kondisi pasar mati, akses tidak ada, dipaksa lagi dengan mengeluarkan SP (surat peringatan) 1, 2, 3," tutur dia. 

Desmawita mengatakan, para pedagang tidak mampu untuk membayar retribusi lagi yang kian menumpuk hingga jutaan. Diketahui jumlah tunggakan dalam bentuk SP dari PD Pasar Jaya tertempel di depan kios masing-masing pedagang. 

"Bahkan, lebih gila lagi, dari SP1, SP2 misal Rp 5 juta, ke SP3 langsung melonjak ke Rp 6 juta," ungkap dia. 

Pada Jumat (22/9/2023) siang, Desmawita mengungkapkan keluhannya kepada Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang pada waktu itu melakukan peninjauan ke lokasi. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan pihaknya akan mengakomodasi permasalahan atau keluhan pedagang kepada BUMD dan atau eksekutif. 

"Insya Allah kita diskusikan dengan Pasar Jaya. Hasil dari kunjungan ini nanti kita bawa untuk kita perintahkan ke teman-teman Komisi B untuk didalami secara detail, kemudian ditarik ke Fraksi untuk kita carikan jalan keluar bersama Pemprov DKI," kata Gembong.

Gembong juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan revitalisasi Blok G Pasar Tanah Abang. Pasalnya, kondisi blok tersebut memang terbilang memprihatinkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika