REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen kuatnya untuk mengembalikan Sustainable Development Goals (SDGs) pada tujuan awal dalam Sidang Umum PBB terkait KTT SDGs. Dalam Sidang Umum PBB di New York, Sabtu (23/9/2023), Asisten Utusan Khusus Presiden (UKP) RI Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Dorita Setiawan, sebagai salah satu delegasi mengatakan ketidakstabilan geopolitik dan ekonomi menjadi tantangan mengembalikan SDGs sesuai tujuan awal.
“Beberapa pokok pandangan yang mengemuka, di antaranya para kepala negara dan menteri mengakui bahwa berbagai tantangan global, baik itu pandemi, ketidakstabilan geopolitik dan ekonomi, termasuk isu energi, telah menghambat negara dalam mencapai target SDGs sesuai yang direncanakan,” kata Dorita.
Dalam keterangan diterima di Jakarta, Dorita mengatakan upaya percepatan perlu dilakukan dengan mengidentifikasi kebijakan dan aksi-aksi kunci dan strategi low hanging fruits yang paling memungkinkan untuk ditempuh oleh pemerintah.
Sistem multilateralisme global yang adil dan berbasis aturan, kata Dorita, merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan tantangan global dan akselerasi SDGs. “SDGs perlu diarusutamakan (mainstreaming) ke dalam rencana pembangunan nasional dan diturunkan dalam kebijakan dan program pemerintah di level nasional dan daerah atau lokal,” kata dia.
Delegasi RI, dalam salah satu sesi sidang umum PBB, juga menyampaikan aksi-aksi yang telah dilaksanakan dalam rangka mempercepat progres SDGs, serta rekomendasi kunci yang dapat mendorong akselerasi tersebut. Misalnya, Indonesia menyampaikan praktik terbaik terkait upaya pencapaian SDGs di bidang pangan.
Dalam KTT SDGs itu, Dorita mengatakan negara berkembang dan negara kepulauan kecil yang bergantung pada sektor maritim dan perikanan membutuhkan dukungan global bagi perlindungan laut dan biodiversity. “Isu perubahan iklim tetap menjadi tantangan penting dan mendorong transformasi menuju kebijakan yang berkelanjutan misalnya melalui ekonomi hijau, transisi energi terbarukan,” kata Dorita.
Selain itu, kata Dorita, dalam KTT itu mengemuka bahwa mekanisme Voluntary National Review (VNR) juga dipandang sebagai langkah yang baik untuk mengukur dan mengakselerasi capaian SDGs.
Dorita menjelaskan dalam KTT SDGs, para kepala negara dan menteri yang hadir memulai intervensi dengan seruan untuk menghentikan perang dan konflik di Ukraina sehingga tercipta stabilitas dan ketahanan secara global.
Beberapa pokok pandangan yang mengemuka dalam rangka upaya untuk membangun ketahanan negara secara inklusif, diantaranya tentang kebijakan fiskal yang tepat dan memastikan kualitas belanja serta alokasi penganggaran pada sektor yang meningkatkan ketahanan negara.
“Beberapa negara maju menyampaikan capaian kontribusinya selama ini dalam mencapai target SDGs di level global misalnya melalui official development assistance (ODA), kontribusi terhadap lembaga multilateral dan berbagai inisiatif trust fund PBB, dukungan program di wilayah Afrika, mendukung upaya global dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dukungan mengatasi isu migrasi dan human trafficking, dan berbagai inisiatif pertemuan global, misalnya Food Summit, Disaster Risk Meeting, Financing Summit,” kata Dorita.
Penyelenggaraan KTT SDGs kedua menjadi bagian dari pekan tingkat tinggi Majelis Umum PBB di New York. UKP RI bergabung di dua Leaders Dialogue terkait dengan Leaders’ Dialogue 5 Unity and Solidarity: Strengthening the multilateral system for enhanced support, cooperation, follow-up and review dan Leaders’ Dialogue 6 Mobilising finance and investment and the means of implementation towards the SDGs achievement.
Ikuti Whatsapp Channel Republika