REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON — Sekitar 81 ribu warga di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dikabarkan termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon berupaya melakukan verifikasi dan validasi data warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem tersebut agar program penanganan tepat sasaran.

“Kalau dipersentasekan, itu sekitar 3,7 persen dari jumlah penduduk,” kata Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih, yang akrab disapa Ayu.

Menurut Ayu, verifikasi dan validasi data warga yang masuk kategori ekstrem itu perlu dilakukan agar Pemkab Cirebon bisa menentukan langkah yang tepat dalam penanganannya. Dengan data yang tepat, kata dia, diharapkan upaya intervensi yang dilakukan pemkab dapat sesuai sasaran, juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Sinergi antara Pemkab Cirebon, DPR RI, dan pemerintah pusat juga diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cirebon,” kata Ayu.

Soal kemiskinan ekstrem itu menjadi sorotan saat wakil bupati menghadiri penyerahan Bantuan Atensi dari Sentra Phalamartha Sukabumi Kementerian Sosial (Kemensos) bagi Warga Lanjut Usia (Lansia) dan Disabilitas di Kabupaten Cirebon, yang dilaksanakan di GOR Ranggajati, Sabtu (23/9/2023).

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan , ada 563 penerima bantuan dari Kemensos, dengan total bantuan sekitar Rp 732 juta. Bantuan tersebut dalam bentuk bahan pokok, kursi roda, alat bantu, dan juga bantuan warung untuk warga difabel.

Dengan adanya bantuan warung untuk warga difabel, Selly berharap dapat membuka akses mereka untuk bekerja, serta membangun kemandirian keluarganya. “Bantuan warung ini agar bisa dijadikan modal untuk ketahanan keluarga,” ujar Selly.

Ikuti Whatsapp Channel Republika