REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Sebanyak 62 negara yang tergabung dalam Electronic Navigational Chart Working Group (ENCWG) mendukung pembentukan standar peta navigasi laut Indonesia.
Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat di Lombok Barat, Senin (25/9/2023), mengatakan pembentukan standar peta navigasi laut ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam aktivitas pelayaran.
"Penerapannya akan dimulai pada tahun 2024. Nantinya, sistem navigasi ini dapat dimanfaatkan melalui smartphone," kata Nurhidayat.
Dia mengatakan sistem navigasi elektronik chart (NEC) milik Indonesia kini masih menerapkan standar navigasi lama. Dengan adanya standar baru, akan memberikan kemudahan bagi negara-negara yang menggunakan ENC untuk memantau situasi dan kondisi lautan di Indonesia, terutama di kawasan perairan selatan, seperti Bali, NTB, dan NTT.
"Jadi, pertemuan ini adalah untuk membentuk standar navigasi yang nantinya tidak terpisahkan dengan negara lain," ujarnya.
Dalam pembentukan sistem navigasi yang baru, kata dia, delegasi dari anggota ENCWG telah memberikan masukan dan beragam pertimbangan, baik dalam penerapan sistem metodologi, arus laut, pasang surut dan gambaran seperti apa kondisi di dasar laut Indonesia.
"Melalui sistem navigasi yang baru ini, nanti bisa juga terpantau pergerakan di bawah laut. Hal ini juga dapat menjadi data pendukung bagi BMKG dan Badan Riset Nasional," kata dia.
Dalam acara yang berlangsung di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat ini hadir para delegasi dari 62 negara yang tergabung dalam ENCWG, di antaranya Prancis, Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, Swedia, Finlandia, Kanada, Denmark, India, Belanda, Korea, dan Inggris serta dari Indonesia dengan perwakilan Danpushidrosal Laksamana Madya TNI Nurhidayat.
