REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kremlin memantau dengan cermat situasi yang “berpotensi berbahaya” di Kosovo. Orang-orang bersenjata etnis Serbia menyerbu sebuah desa pada akhir pekan, melawan polisi dan membarikade diri di sebuah biara.
"Situasinya sangat sulit. Di Kosovo, kami melihat sikap yang biasanya bias terhadap Serbia. Situasinya sangat, sangat tegang dan berpotensi berbahaya, kami memantaunya dengan sangat cermat," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov dalam konferensi pers rutin, Senin (25/9/2023).
Rusia tidak mengakui Kosovo, yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Albania, sebagai negara merdeka. Rusia secara tradisional mendukung Serbia, yang memiliki ikatan agama dan budaya yang erat dengan negara tersebut.
Unit polisi Kosovar merebut kembali biara tersebut pada Ahad (24/9/2023) malam setelah tiga penyerang dan satu petugas polisi tewas. Mereka mengamankan desa di Kosovo utara pada Senin.
Etnis Albania merupakan mayoritas dari 1,8 juta penduduk Kosovo, yang merupakan bekas provinsi Serbia. Namun sekitar 50.000 warga Serbia di utara tidak pernah menerima deklarasi kemerdekaan Kosovo pada 2008 dan masih menganggapnya sebagai ibu kota mereka.
Perundingan yang disponsori Uni Eropa untuk menormalisasi hubungan antara kedua bekas musuh pada masa perang itu terhenti pekan lalu. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyalahkan Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti yang dianggap gagal membentuk asosiasi kotamadya-kotamadya mayoritas Serbia yang akan memberikan mereka otonomi yang lebih besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika