REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden (UKP) RI Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono menginisiasi Gerakan Nasional Pengurangan Food Loss dan Food Waste (FLW) di Indonesia.

Muhamad Mardiono mengatakan perlu ada upaya untuk membangun suatu peta jalan gerakan nasional pengurangan FLW. “Sebuah gerakan yang diharapkan akan membantu Pemerintah dalam menyiapkan regulasi dan program pengurangan FLW yang melibatkan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media massa,” kata Mardiono melalui siaran pers di Jakarta, Senin (25/9/2023).

Gerakan tersebut juga diharapkan akan membangun kesadaran dalam berperilaku dan berbudaya kalangan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan secara lebih bertanggung jawab. Bahkan pada level produsen sektor ritel diharapkan dapat mengurangi volume produksi makanan yang akan kadaluarsa dan terbuang bila tidak dikonsumsi pada waktu dan kondisi yang aman, dan memanfaatkannya untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang rawan pangan. 

Mardiono mengatakan gerakan pengurangan FLW bila dilakukan secara massif, akan berimplikasi pada program percepatan pengentasan kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. “Oleh karena itu kami berupaya melakukan sinkronisasi dan koordinasi program terutama bagi stakeholder-stakeholder yang sudah mengembangkan program pengurangan FLW agar ini bisa menjadi sebuah Gerakan Nasional yang memiliki payung hukum dan arah kebijakan yang sinergis dan komprehensif,” katanya.

Dia menambahkan, jumlah kehilangan pangan (food loss) dan pemborosan pangan (food waste) yang cukup tinggi menjadi salah satu tantangan dalam ketersediaan pangan. Selain itu, upaya mengurangi FLW juga menjadi bagian dari SDGs tujuan ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dengan salah satu targetnya untuk mengurangi menjadi setengah food loss dan food waste pada sepanjang rantai pangan dari produksi hingga konsumsi.

Dari sisi kebijakan, pemerintah telah melakukan beberapa identifikasi terkait dengan isu food loss dan food waste, antara lain dengan mengubah perilaku, peningkatan sistem yang mendukung, regulasi yang kuat, optimalisasi pendanaan dan monetisasi FLW, hingga pengembangan kajian dan mendata limbah makanan di kalangan masyarakat.

Menurut indeks keamanan pangan global 2022, Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara dengan skor 60,2. Peringkat skor ini masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Vietnam.  Data lainnya berdasarkan indeks kelaparan global, indeks kelaparan masyarakat Indonesia juga merupakan yang tertinggi nomor tiga di Asia Tenggara pada 2022 setelah Timor Leste dan Laos. Indonesia mendapatkan skor indeks sebesar 17,9 poin yang termasuk dalam level sedang atau moderat. Skor indeks kelaparan global ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-77 dari 121 negara, lebih tinggi dari Kamboja, Myanmar, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Angka persentase sampah makanan sebagai salah satu indikator tujuan pembangunan berkelanjutan ke-12 di Indonesia pada 2022 meningkat menjadi 41,55 persen dari 39,23 persen pada tahun sebelumnya, dengan volume timbulan sampah mencapai 19,45 juta ton pada 2022 menurut data KLHK. Angka ini mengingatkan pada komitmen pemerintah untuk mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen, dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pascapanen pada 2030.

Maka dari itu, UKP RI berupaya menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dengan menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertema Peta Jalan Gerakan Nasional Pengurangan Kehilangan dan Pemborosan Makanan. FGD ini melibatkan berbagai stakeholder terkait di antaranya wakil pemerintah pusat (Kementerian PPN/ Bappenas, dan Bapanas), pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, mitra internasional, perwakilan pelaku bisnis pangan, organisasi keagamaan, swasta yang telah melakukan program pengurangan FLW, serta media.

“Seluruh pemangku kepentingan juga diharapkan memberikan kontribusi yang nyata sesuai dengan bidangnya agar peta jalan gerakan nasional pengurangan FLW dapat terbangun sehingga gerakan nasional ini menjadi efektif dan diterima di berbagai lini masyarakat,” kata Mardiono.

UKP juga berharap melalui inisiatif tersebut dapat terumuskan peta jalan Gerakan Nasional Pengurangan FLW di Indonesia sekaligus terbangun kesepahaman dalam peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan sebagai strategi paling efektif untuk mengurangi FWL di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika