REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya promotif preventif terus digalakkan BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi mengendalikan angka penderita penyakit kronis. Tercatat sampai dengan 9 September 2023, terdapat 21,74 juta peserta JKN yang telah memanfaatkan layanan Skrining Riwayat Kesehatan untuk mengetahui potensi risiko penyakit yang dimilikinya. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam acara Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, Selasa (26/9/2023).

“Layanan promosi, pencegahan, skrining dan konsultasi diperkuat, sehingga bukan hanya peserta JKN yang sakit saja yang dapat memanfaatkan layanan JKN tetapi juga yang sehat dapat memanfaatkannya. Skrining riwayat kesehatan adalah langkah pertama mendeteksi risiko penyakit. Kita kelompokkan peserta JKN yang berisiko rendah, sedang, dan tinggi melalui skrining riwayat kesehatan yang diakses peserta lewat Aplikasi Mobile JKN, Chat Assistant JKN (CHIKA), atau website BPJS Kesehatan. Kalau berisiko tinggi, akan kita arahkan ke fasilitas kesehatan supaya diperiksa dan ditangani lebih lanjut segera,” kata Ghufron.

Saat ini terdapat empat jenis layanan skrining yang bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN, yaitu skrining diabetes melitus, skrining hipertensi, skrining kanker serviks, dan skrining kanker payudara. Menurut Ghufron, ke depannya jenis layanan skrining yang dijamin BPJS Kesehatan akan diperluas.

Rencananya, layanan skrining yang dijamin BPJS Kesehatan akan ditambah lagi secara bertahap hingga menjadi 14 jenis skrining. Layanan skrining tersebut di antaranya meliputi skrining thalassemia, skrining anemia, skrining hepatitis, skrining tuberkulosis, skrining kanker paru, dan beberapa skrining lainnya. Namun, Ghufron menegaskan pihaknya masih menunggu regulasi dari pemerintah terkait hal tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Ghufron juga menjelaskan kinerja BPJS Kesehatan mengelola DJS Kesehatan telah optimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil investasi DJS Kesehatan yang meningkat lebih dari dua kali lipat daripada sebelumnya, dari sebesar Rp 1,42 triliun tahun 2021, naik menjadi Rp 2,89 triliun pada tahun 2022.

Menurut Ghufron, penempatan DJS Kesehatan pada instrumen investasi yang aman dan untuk mendapatkan imbal hasil yang memadai sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan DJS Kesehatan. Hasil pengembangan investasi DJS Kesehatan ini pun dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta Program JKN.

“Saat ini, posisi aset neto DJS Kesehatan adalah Rp 63,68 triliun. Kondisi DJS Kesehatan terbilang masih sehat, cukup untuk estimasi pembayaran pelayanan kesehatan 5,7 bulan ke depan. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 37 Ayat 1, kesehatan keuangan aset DJS diukur berdasarkan aset bersih DJS dengan ketentuan paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk 1,5 bulan ke depan, dan paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim untuk 6 bulan ke depan,” kata Ghufron.

Terkait kepesertaan, saat ini jumlah peserta Program JKN telah menembus angka lebih dari 265 juta jiwa dan terus bertambah. Walau sekarang lebih dari 94 persen penduduk Indonesia telah terdaftar Program JKN, BPJS Kesehatan terus memastikan seluruh penduduk tanpa terkecuali bisa terlindungi jaminan kesehatan, sehingga Universal Health Coverage (UHC) bisa segera terwujud.

Ikuti Whatsapp Channel Republika