REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Reaksi berbeda ditampilkan PDIP kepada Kaesang Pangarep yang tidak cuma jadi kader tapi Ketua Umum PSI. Pengamat politik, Yusfitriadi mengatakan, reaksi tidak kuasa PDIP ini membuat publik bertanya-tanya.
"Tentu saja publik bertanya-tanya kenapa PDIP tidak kuasa memanggil Jokowi untuk meminta klarifikasi," kata Yusfitriadi, Selasa (26/9).
Padahal, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara tegas sudah menyatakan seluruh kader PDIP apapun posisinya merupakan petugas partai. Termasuk, Joko Widodo yang sedang menjabat Presiden Indonesia.
Yus menduga, jika PDIP sudah tidak kuasa memanggil Jokowi, jangan-jangan sebenarnya PDIP yang petugas Presiden Jokowi. Bisa pula memang PDIP dan Megawati sudah tidak memperdulikan lagi sikap politik dan posisi Jokowi.
Ia merasa, ada beberapa faktor yang menyebabkan PDIP dan Megawati tidak reaksioner dalam kasus Kaesang merapat ke PSI. Pertama, elektabilitas karena tahapan pungut hitung Pemilu 2024 tinggal menghitung hari.
Jadi, mereka hati-hati jangan sampai sikap PDIP dan Megawati seakan anti demokrasi berakibat pada turunnya simpati publik terhadap elektabilitas PDIP. Termasuk, terhadap Ganjar Pranowo yang merupakan capres PDIP.
"Bukan tidak mungkin, jika PDIP dan Megawati memanggil Jokowi, apalagi sampai memecatnya publik akan memiliki penilaian negatif terhadap PDIP. Hal itu tentu akan berpengaruh terhadap elektabilitas PDIP dan Ganjar," ujar Yusfitriadi.
Kedua, sebuah skenario tersembunyi. Yus menduga, bisa jadi sikap PDIP yang seakan tidak peduli terhadap kasus Kaesang ini merupakan bagian dari skenario tersembunyi yang tidak bisa dibaca oleh publik hari ini.
Publik hanya bisa menerka berbagai kemungkinan. Misal, bisa jadi PSI mendukung Ganjar pada Pemilu 2024 karena PSI yang sejak awal mengusung Ganjar, saat PDIP masih memilih-milih sosok calon yang akan diusung.
"Sehingga, bersikap membiarkan Kaesang bergabung dengan PSI," kata Yus.
Ketiga, buang-buang energi. Ia merasa, sangat mungkin di tengah dinamika politik yang semakin mengerucut dalam konteks peta koalisi, PDIP melihat kasus Kaesang tidak penting dan bukan prioritas untuk disikapi serius.
Keempat, PDIP masih butuh Jokowi. Tidak hanya dalam proses pemilihan anggota legislatif, namun untuk pemilihan presiden. PDIP sangat mungkin masih membutuhkan sosok Jokowi yang saat ini menjabat Presiden RI.
"Misalnya, dalam konteks logistik pemenangan, mobilisasi struktur pemerintah yang didorong untuk membantu pemenangan dan sebagainya," ujar Founder Visi Nusantara Maju tersebut.
Sebelumnya, PDIP maupun Megawati bersikap begitu reaksioner menyikapi kader yang mengarah ketidaksolidan. Bahkan, dalam kasus yang sama, PDIP baru saja memecat Gubernur Maluku yang istrinya memilih gabung ke PAN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika