REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sistem moda transportasi publik yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) diintegrasikan dalam kurun satu bulan ke depan.
"Tadi Presiden meminta kami untuk mengintegrasikan sistem moda di Jabodebek. Jadi jangan terpecah-pecah, ada BUMN, pemda, pusat, jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi," kata Luhut Binsar Pandjaitan seusai Rapat Terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (27/9/2023) siang.
Ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar proses integrasi tersebut dilakukan selama satu bulan ke depan untuk proses penyusunan struktur organisasi tunggal. Selain itu, kata Luhut, kebijakan itu juga mengatur tentang sistem transaksi tiket perjalanan yang terintegrasi.
"Bagaimana orang bisa beli karcis terusan, nanti karcis bulanan, untuk satu angkutan. Misal dari Bogor naik LRT, terus mungkin nanti campur dengan Bus Transjakarta dan seterusnya," katanya.
Perjalanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan terintegrasi dengan layanan Lintas Raya Terpadu (LRT) dan TransJakarta, kata Luhut.
"Jadi intinya kami akan kurangi kendaraan pribadi, dengan mendorong perbaikan kendaraan-kendaraan publik yang dibuat nyaman dengan tentu ongkos yang sangat memadai," katanya.
Menurut Luhut pemanfaatan kendaraan berbahan bakar minyak memicu polusi yang menelan kerugian negara hingga ratusan triliun. Salah satu solusi yang kini ditempuh pemerintah adalah menyiapkan moda transportasi umum bertenaga listrik yang ramah lingkungan dan nyaman bagi pengguna.
"Misalnyai bus listrik, kan harganya lebih mahal dari bus disel, ya kita kasih (subsidi) 15 tahun daripada 10 tahun masa pembayarannya, sehingga cost-nya turun," katanya.
Luhut menargetkan seluruh tahapan dari kebijakan itu rampung dalam satu bulan ke depan dalam mempersiapkan bentuk organisasi hingga kebijakan subsidi.
"Nanti kita cari bentuknya selama satu bulan ini akan list down semua permasalahannya. Nanti akan kita tanya dari pendapat publik juga bagaimana kira-kira eloknya organisasinya ini kita buat, kita dengarkan pendapat semua orang nanti," katanya.
Agenda rapat terbatas itu melibatkan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM), di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Selain itu juga hadir Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Pj Gubernur Banten Al Muktanar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika