REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Duta Besar Prancis untuk Niger, Sylvain Itte, telah meninggalkan Ibu Kota, Niamey pada Rabu (27/9/2023) pagi dan kembali ke Paris. Sumber-sumber di Niger sebelumnya membenarkan kepergian pejabat tersebut.
“Duta Besar dan enam rekannya meninggalkan Niamey sekitar pukul 04.00 pagi,” kata sumber diplomatik dari Kedutaan Besar Prancis, dilaporkan Deutsche Welle.
Kepergian Itte menyusul pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa ia akan menarik kembali duta besarnya dari Niger. Prancis sebelumnya mengabaikan perintah pengusiran oleh junta militer Niger.
Junta militer Niger telah memerintahkan pengusiran Itte setelah merebut kekuasaan melalui kudeta pada tanggal 26 Juli. Para pemimpin militer Niger mengulangi perintah tersebut pada Agustus, dan menetapkan ultimatum 48 jam agar Itte segera pergi.
Namun Prancis mengabaikan permintaan tersebut karena Prancis tidak mengakui legitimasi pemerintahan militer Niger. Uni Eropa mendukung Perancis dalam penolakannya untuk memulangkan duta besarnya.
Keputusan tersebut memicu protes di depan kedutaan yang berlangsung hampir setiap hari dan ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota untuk menuntut penarikan pasukan Prancis. Setelah memerintahkan pengusiran Itte, junta Niger mencabut kekebalan diplomatik dan visanya. Macron mengatakan, Itte dan stafnya telah disandera di kedutaan. Macron mengatakan, militer Niger juga memblokir pengiriman makanan ke gedung tersebut dan Itte hidup dari jatah militer.
Meskipun ada tekanan dari junta, Macron bersikeras untuk merundingkan perjanjian apa pun untuk menarik duta besar dan pasukan Prancis dengan Presiden Niger yang digulingkan, Bazoum. Para pemimpin kudeta Niger mengakhiri perjanjian militer dengan bekas negara kolonial Prancis pada Agustus, yang akan menarik sekitar 1.500 tentaranya pada akhir tahun ini.
Sebanyak 1.100 tentara AS lainnya serta 100 tentara dari Bundeswehr Jerman akan tetap berada di Niger hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sebelum kudeta militer pada Juli, Niger dianggap sebagai salah satu mitra terakhir Barat yang dapat diandalkan di Afrika Barat. Burkina Faso dan Mali saat ini juga diperintah oleh para pemimpin militer yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika