REPUBLIKA.CO.ID, GORIS -- Seorang warga etnis Armenia yang juga mantan kepala pemerintahan dari wilayah yang berusaha memisahkan diri di Nagorno-Karabakh ditangkap oleh pihak militer Azerbaijan pada Rabu (27/9/2023). Penangkapan dilakukan ketika mantan pejabat itu mencoba melarikan diri ke Armenia bersama ribuan warga Armenia yang eksodus.
Ruben Vardanyan, seorang miliarder bankir dan dermawan, memimpin pemerintahan separatis Karabakh antara November 2022 dan Februari 2023. Istrinya, Veronika Zonabend, mengatakan di saluran Telegramnya bahwa dia telah ditangkap ketika mencoba melarikan diri sebagai bagian dari perpindahan massal etnis Armenia setelah Azerbaijan mengambil alih kembali kendali atas Karabakh dalam serangan kilat minggu lalu.
Dinas perbatasan Azerbaijan mengatakan bahwa dia telah dibawa ke ibu kota Baku dan diserahkan ke badan-badan negara lainnya. Tidak jelas atas dasar apa Vardanyan, mantan menteri negara bagian Karabakh, ditahan, tapi Azerbaijan telah mengisyaratkan akan mengadili beberapa separatis.
"Kami telah menuduh elemen-elemen rezim kriminal dan kami akan membawa mereka ke pengadilan," kata Presiden Ilham Aliyev pekan lalu, tanpa menyebut nama siapa pun atau menyebutkan kejahatan apa pun. Dia menggambarkan kepemimpinan Karabakh sebagai "junta kriminal" dan "sarang racun".
Selama masa jabatannya yang singkat, Azerbaijan menyebut Vardanyan sebagai penghalang perdamaian. Ia juga berselisih dengan perdana menteri Armenia mengenai peran pasukan penjaga perdamaian Rusia.
Istrinya, Zonabend, mengatakan bahwa ia meminta "doa dan dukungan dari orang-orang untuk pembebasan suaminya dengan selamat." Miller mengatakan kepada wartawan bahwa Washington mengetahui penangkapan Vardanyan dan "memantau situasi dengan saksama".
Karabakh diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, tetapi wilayah ini sebagian besar dihuni oleh etnis Armenia yang selalu ingin memisahkan diri dari Azerbaijan. Sebagaimana pada tahun 1990-an dalam perang pertama dari dua perang di sana sejak runtuhnya Uni Soviet.
Azerbaijan, sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, mengatakan bahwa mereka ingin mengintegrasikan kembali orang-orang Armenia secara damai. Orang Armenia akan dijamin hak-hak sipil mereka, termasuk untuk mempraktikkan agama Kristen mereka. Namun, dikatakan bahwa tidak ada yang memaksa mereka untuk pergi dari wilayah tersebut.
Meski demikian, mengingat sejarah berdarah antara kedua belah pihak, etnis Armenia memilih melarikan diri dalam ketakutan. Mereka memilih meninggalkan rumah dan menaiki mobil dan truk menuju Armenia. Pihak berwenang Karabakh mengatakan lebih dari 50.000 orang telah pergi sejauh ini, dari populasi etnis Armenia yang diperkirakan mencapai 120.000 orang.
Azerbaijan menolak tuduhan Armenia, bahwa negaranya melakukan pembersihan etnis. Walau tak ada pembersihan etnis, namun tetap saja ramai gambar-gambar warga etnis Armenia dari puluhan ribu orang yang putus asa yang eksodus dalam perjalanan ke wilayah Armenia, telah memicu keprihatinan internasional.
Uni Eropa mengatakan bahwa mereka mengirimkan lebih banyak bantuan kemanusiaan. Pelapor khusus PBB Morris Tidball-Binz mengatakan bahwa Azerbaijan harus "segera dan secara independen menyelidiki dugaan atau dugaan pelanggaran hak untuk hidup yang dilaporkan dalam konteks serangan militer terakhirnya di Nagorno-Karabakh".
Jerman meminta Azerbaijan mengizinkan pengamat internasional masuk ke Karabakh. "Apa yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi, dan mata serta telinga masyarakat internasional di tempat," Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mem-posting di X, yang sebelumnya adalah Twitter.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan bahwa Washington akan bekerja sama dengan para sekutu dan mitra dalam beberapa hari ke depan untuk "menyempurnakan seperti apa misi tersebut".
Ikuti Whatsapp Channel Republika