REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di JIEXPO Kemayoran, berbagai isu penting terkait dengan kedaulatan pangan dan komitmen terhadap demokrasi ekonomi dibahas secara mendalam.
Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memberikan pidato pembukaan Rakernas IV yang menggugah kesadaran akan urgensi menjaga kedaulatan pangan dalam situasi geopolitik global yang semakin kompleks.
“Bapak Bangsa Indonesia, Soekarno, pernah menegaskan bahwa pangan itu berkaitan dengan mati hidupnya suatu negeri. Saat ini, situasi perang Rusia dan Ukraina mengingatkan kita akan pentingnya kedaulatan pangan,” ujar Megawati.
Pernyataan ini menggambarkan betapa vitalnya pangan dalam menjaga eksistensi suatu bangsa. Indonesia semakin tergantung pada impor pangan, khususnya gandum, yang konsumsinya telah meningkat signifikan dari 4 persen pada 1970 menjadi 28 persen pada 2022.
Ketergantungan pada suplai pangan global juga terlihat dari impor yang mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun. Kondisi ini memunculkan ketidakpastian terhadap pasokan pangan di dalam negeri, seperti yang terjadi beberapa pekan terakhir dengan kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya.
Konsumsi beras yang tinggi, sebesar 96 kg per kapita per tahun, juga berimplikasi pada masalah kesehatan, termasuk peningkatan kasus diabetes. Diversifikasi pangan menjadi hal yang penting dalam menjaga kesehatan dan ketahanan pangan nasional.
Dalam kesempatan berikutnya, Preside Jokowi menganggap Tema di Rakernas keempat PDI Perjuangan saat ini sangat relevan dengan keadaan yang kita hadapi, yang bukan sesuatu yang gampang, tapi betul-betul sesuatu yang tidak mudah untuk diselesaikan.
“PDIP percaya bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memproduksi pangan sendiri, terutama dengan keanekaragaman flora dan fauna yang dimilikinya. Dengan dukungan teknologi terapan, mekanisasi pertanian, dan infrastruktur yang memadai, petani dan nelayan dapat menjadi tuan di negeri mereka sendiri,” ujar Jokowi
Selain itu, kebijakan fiskal yang mendukung riset, inovasi, dan produksi nasional juga diperlukan dalam perjalanan menuju kedaulatan pangan. Pendampingan pada petani untuk menggunakan teknologi dengan harga terjangkau akan membantu mereka menjadi lebih melek teknologi.
PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya mempertahankan lahan subur dan tidak mengubahnya menjadi penggunaan yang tidak produktif. Kebijakan tata ruang harus memperhitungkan geostrategi, geo-ekonomi, dan jalur perdagangan dunia untuk memanfaatkan potensi laut Indonesia sebagai sumber daya yang berharga.
Rakornas IV PDIP di JIEXPO Kemayoran menjadi momentum untuk menguatkan komitmen terhadap kedaulatan pangan. PDI Perjuangan yakin bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam hal pangan di tingkat global dengan dukungan BRIN dan penelitian serta inovasi yang dilakukan para peneliti Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika