REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menekankan beberapa hal terkait upaya peningkatan kemandirian industri baja nasional. Terlebih industri baja saat ini sangat berperan dalam pembangunan strategis.

Pertama, Kiai Ma'ruf mendorong penerapan secara tegas dan konsisten Tingkat Kandungan Dalam Negeri dan wajib Standar Nasional Indonesia untuk produk baja. Hal ini dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kemandirian industri dalam negeri.

"Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah sangat intensif mengakselerasi berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN, dan program kendaraan listrik," ujar Wapres saat meresmikan Pabrik PT. Lautan Baja, di Kawasan Industri Balajara Mas, Kabupaten Tangerang, Banten, kemarin.

Selain itu, dia juga meminta agar industri baja berupaya meningkatkan keterlibatan UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini keterlibatan sektor UMKM pada rantai pasok industri hanya sekitar 7 persen. Angka ini masih jauh tertinggal dari beberapa negara ASEAN. 

"Sebagai salah satu industri yang memiliki efek berganda, industri baja nasional saya minta untuk menyediakan program dan insentif untuk memajukan UMKM, dan mendukung UMKM untuk dapat masuk ke rantai pasok industri," ujarnya.

Kiai Ma'ruf menyoroti tingkat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan industri baja. Pada tahun 2022, industri baja menyumbang sekitar 7 persen dari emisi gas rumah kaca global. Wapres pun meminta agar para pelaku industri baja turut mengaplikasikan konsep industri hijau sebagai upaya melestarikan lingkungan dan sumber daya berkelanjutan.

"Untuk menuju Emisi Nol Bersih di tahun 2060 atau lebih cepat, saya minta industri baja nasional menjadi bagian integral dari ekonomi sirkular, yang melaksanakan konsep industri hijau, di mana proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, serta memanfaatkan sampah sebagai energi alternatif," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika