REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jabatan Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2023-2025 kembali diraih oleh Erick Thohir. Menyusul hal tersebut, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti berharap di periode kedua ini ia mampu mengemban amanah lebih baik lagi.
"Secara pribadi dan atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya menyampaikan selamat atas terpilihnya Pak Erick Thohir sebagai ketua masyarakat ekonomi Syariah (MES). Semoga di periode yang kedua ini Pak Erick mampu mengemban amanah lebih baik lagi untuk memajukan perekonomian Syariah di Indonesia," ujar dia dalam pesan yang diterima Republika.co.id, Ahad (1/10/2023).
Prof Mu'ti menyebut kemajuan ekonomi Syariah di Indonesia masih perlu peningkatan. Mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah kelas menengah yang besar dan komitmen keislaman yang tinggi, peluang pengembangan ekonomi Syariah disebut sangat terbuka.
Karena itu, ia menyebut diperlukan terobosan kebijakan yang baru dan tatanan budaya umat, untuk terlibat dalam berbagai sektor perekonomian Syariah. "Hal ini tidak terbatas pada bidang keuangan dan perbankan tetapi juga busana, bujana, niaga, wisata Syariah dan sebagainya," lanjut Sekum PP Muhammadiyah ini.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali terpilih menjadi Ketua Umum MES dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI MES, hari ini (1/10/2023). Erick Thohir menyebut dirinya optimitis target perbankan syariah tumbuh hingga 25 persen dapat tercapai. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, tentu perlu didukung dengan memperbanyak jumlah bank syariah di Indonesia.
"Mungkin (mencapai target 25 persen) makanya kita dorong dulu itu kebijakan bank internasipmnal kalau bisa untuk memisahkan unit usaha syariah (UUS) dan bank konvensionalnya. Sehingga tidak banyak sayap. Kalau dipisahkan kan akan banyak bank syariah jadinya kan ada persaingan lebih terbuka. Ini yang kita dorong," ujar dia di sela kegiatan Munas ke-VI MES.
Ia lantas mendorong agar lebih banyak lagi unit usaha syariah (UUS) memisahkan diri dari bank induknya, serta segera membentuk bank umum syariah (BUS). Langkah ini dinilai perlu dilakukan agar perbankan syariah tidak hanya dimonopoli oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ia miliki, total aset industri keuangan syariah di Indonesia pada akhir 2022 mencapai lebih dari Rp2.813 triliun. Hal ini tumbuh sebesar 13,4 persen dari tahun sebelumnya.
Erick lantas menyebut tingkat literasi dan inklusi keuangan Syariah masih rendah, yaitu tercatat 9,14 persen dan 12,12 persen. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan indeks relasi dan inklusi keuangan nasional, yaitu sebesar 49,68 dan 85 persen.
"Untuk itu diperlukan kerjasama dan berbagai pihak. Disini lah peran besar Masyarakat Ekonomi Syariah yang diharapkan dapat berkontribusi secara optimal dalam mengembangkan ekonomi Syariah demi kemaslahan umat,” kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika