REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku bingung terkait pihak yang mengomentari dirinya karena menyebut Presiden RI Joko Widodo sebagai petugas partai.

Menurut Megawati, panggilan petugas partai dilontarkannya karena hal itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDI Perjuangan. Dia pun menyebut bahwa dirinya juga merupakan petugas partai, sama seperti Jokowi.

“Saya itu sampai bingung, kok bilang Pak Jokowi sampai dibilang petugas partai, kader, loh kok saya diomongkan? katanya saya terlalu sombong. Itu adalah AD/ART di partai kita. Saya pun petugas partai,” kata Megawati dalam penutupan Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Ahad (1/10/2023).

Megawati menjelaskan bahwa dirinya merupakan petugas partai yang ditugaskan untuk bertanggung jawab sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

“Saya ditugasi oleh kongres partai, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum,” imbuh Presiden kelima RI itu.

Untuk menjadi ketua umum, sambung dia, tidak bisa secara tiba-tiba karena harus menaati hal-hal yang diatur dalam AD/ART partai.

“Enggak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa menjadi ketua umum, terus siapa yang mau milih kalau tiba-kalau orang luar yang dipilih? Dan itu melanggar AD/ART,” ucapnya.

Megawati merasa tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan terkait maksud panggilan petugas partai tersebut. Dia menyayangkan hal itu karena dapat menimbulkan kontradiktif di masyarakat.

“Nah bayangkan, kok kita tidak diberi kesempatan untuk menerangkan hal ini, dengan demikian sering terjadi kontradiktif,” tutur Megawati.