REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas angkat bicara soal rencana pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ia buntut pernyataan jangan pilih capres yang mempolitisasi agama. Yaqut mengaku hingga kini belum mendapatkan surat panggilan.

Yaqut pun mempertanyakan siapa yang akan memanggilnya itu. Dia akan secara langsung hadir apabila panggilan datang dari Dewan Syuro PKB. "Kalau dewan syuro (yang panggil), ya saya ini taat kepada kiai. Taatan saya sama kiai," kata Yaqut.

Lain halnya apabila pemanggilan datang dari DPP PKB seperti wakil ketua umum atau ketua umum. Yaqut mengaku akan melihat terlebih dahulu apakah pemanggilan sudah sesuai dengan AD/ART PKB mengingat ia bukan kader biasa, melainkan salah satu Ketua DPP PKB.

"Partai itu ada AD/ART-nya kalau mau menjatuhkan sanksi kepada kader. Ada peraturannya, ada kesalahannya," kata Yaqut.

"Kalau saya mengajak masyarakat untuk rasional. Mengajak rakyat untuk memilih dengan cara cerdas itu dianggap kesalahan, ya monggo (disanksi)," kata Ketua GP Ansor itu menambahkan.

Dalam kesempatan tersebut, Yaqut juga menegaskan bahwa ia tak akan mencabut pernyataannya soal jangan pilih capres yang mempolitisasi agama demi memenangkan kontestasi. Ia juga ogah mencabut pernyataan soal jangan pilih capres hanya karena bermulut manis.

"Mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin agar jangan hanya terpesona dengan janji-janji, dengan mulut manis, mencabut itu saya tidak mau," ujar Gus Yaqut.

Permasalahan ini bermula ketika Yaqut menyampaikan sambutan dalam acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, Jumat (29/9/2023). Dalam acara umat Budha itu,j Yaqut mengingatkan hadirin agar tidak memilih capres hanya karena pandai berbicara dan berwajah tampan.

"Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih. Jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya," ujarnya.

Yaqut juga mengingatkan agar tidak memilih capres yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Dia lantas mengungkit Pilgub DKI 2017 yang diwarnai politisasi agama. "Kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," ucapnya.

Pernyataan Yaqut di acara umat Budha itu mendapatkan respons keras dari Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Jazilul menyatakan, partainya akan mendisiplinkan Yaqut. "Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan," kata Jazilul kepada wartawan, Ahad (1/10/2023).

Menurut Jazilul, pernyataan Yaqut itu menggiring opini masyarakat. Padahal, kata Jazilul, Presiden Jokowi sudah meminta agar tidak menggunakan politik pecah belah. "Jangan bikin hoaks. Ini hoaks kok dari negara. Ini hoaks kok dari Menteri Agama, yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama," ucap Jazilul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika