REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Pembangunan toilet di dua SMP negeri di Kota Bogor tercatat menghabiskan anggaran masing-masing sebesar Rp 200 juta. Pengamat Kebijakan Publik, Yus Fitriadi, menilai anggaran bernilai fantastis itu tidak wajar apabila hanya digunakan untuk membangun toilet.

Dilansir dari laman LPSE Kota Bogor, pembangunan toilet di SMPN 9 Bogor dan SMPN 17 Bogor menelan anggaran senilai masing-masing Rp 200 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor. Proyek tersebut termasuk dalam proyek nontender, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

“Rp 200 juta itu sudah jadi dua ruang kelas baru, bukan hanya untuk pembangunan toilet, atau untuk pembangunan toilet di lima sekolah. Bagi saya anggaran sebesar itu hanya untuk toilet dua sekolah sangat tidak wajar,” kata Yus kepada Republika, Senin (2/10/2023).

Yus menilai, ada kelemahan dalam instansi Disdik Kota Bogor dalam menentukan besaran anggaran untuk proyek-proyek ini. Padahal Disdik juga telah menganggarkan sekitar Rp 33-34 juta, untuk konsultan perencanaan pembangunan toilet di dua SMP negeri tersebut.

Ia menyebutkan, seharusnya setelah ada pengajuan proposal dari sekolah, Disdik melakukan survei dulu untuk memetakan aspek kelayakan dan seberapa besar dana yang dibutuhkan. 

“Kedua, rasionalitas. Ini bukan akan membangun toilet hotel, kantor atau ruang pertemuan, yang membutuhkan toilet serba lux (mewah) dan dengan tanah yang luas. Ini akan bangun toilet sekolah, sehingga harusnya Disdik merasionalkan program dengan anggaran,” kata Yus.

Ketiga, sambung dia, terkait empiris. Menurutnya, tentu Disdik Kota Bogor sudah sangat berpengalaman dalam urusan menganggarkan sebuah item bangunan di sekolah. Seharusnya berkaca pada pengalaman. 

“Saya khawatirnya di akhir tahun seperti ini penganggaran masuk ke tradisi ‘menghabiskan’ anggaran, sehingga mempunyai potensi untuk disalahgunakan oleh para pejabat dinas yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yus berharap pihak pemeriksa keuangan, baik inspektorat maupun BPK memelototi penggunaan anggaran tersebut. “Syukur-syukur masih bisa diubah, misalnya didistribusikan kepada sekolah yang betul-betul membutuhkan anggaran toilet tersebut,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika