REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan, untuk menjaga momentum Indonesia Maju, membutuhkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6-7 persen. Ma'ruf menekankan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya melalui penguatan teknologi digital.

"Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk pemerintah daerah," kata Ma'ruf dalam sambutannya secara daring dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Ma'ruf juga mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah. Beberapa di antaranya agar pemerintah daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk mendorong peningkatan P2DD.

Dia juga meminta pemerintah daerah dapat menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD. Selain itu, juga terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ma'ruf mengungkapkan saat ini, indeks elektronifikasi pemerintah daerah mencapai peningkatan. "Sebanyak 84 pemerintah daerah telah sampai tahap digital sehingga sehingga secara kumulatif mencapai 55 persen dari total pemda se-Indonesia," ujar Ma'ruf.

Dia menilai, ke depan masih dibutuhkan terobosan berkelanjutan untuk memastikan digitalisasi daerah terimplementasi secara keseluruhan. Dengan begitu, Ma'ruf mengharapkan hal tersebut dapat dirasakan dan pentingnya literasi digital yang harus mendapatkan perhatian khusus.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu 2022 hingga semester I 2023. Airlangga menyebut, implementasi kebijakan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I 2023, jumlah pemerintah daerah yang masuk kategori digutal mencapai 399 pemda atau 73,6 persen.

"Pemerintah optimis target tahun ini 75 persen bisa dicapai,” kata Airlangga dalam kesempatan yang sama.

Airlangga juga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD. Dibandingkan tahun lalu, Airlangga menyebut jumlah pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada 2023 meningkat menjadi 489 pemda atau setara 90,2 persen. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika