REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Senin (2/10/2023) sore WIB, memunculkan isu reshuffle kabinet. Partai Demokrat dikabarkan ditawari masuk kabinet oleh Jokowi.
Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, reshuffle merupakan kewenangan Presiden Jokowi. "Kalau presiden merasa perlu melakukan itu, tentu itu jadi bagian kewenangan presiden," kata Muzani di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).
Muzani merasa, Presiden Jokowi tentu memiliki kepentingan untuk melakukan evaluasi kepada pembantunya. Tetaapi, soal siapa yang diangkat sosok yang diganti, Muzani menegaskan, hal itu merupakan kewenangan penuh RI 1.
Dia pun membenarkan, memang mengetahui ada pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat itu dan Jokowi. Tapi, Muzani mengaku, tidak mengetahui secara pasti apa saja agenda yang dibicarakan kedua sosok tersebut.
Selain tidak mendapatkan bocoran informasi tentang maksud pertemuan itu, Muzani mengaku belum mendapatkan bisikan tentang apa saja yang dibicarakan. Karena itu, Muzani juga tidak tidak ingin mengira-ira hasil pertemuan keduanya.
Muzani menyampaikan, tidak bisa memberikan spekulasi tentang pertemuan antara SBY dan Jokowi tersebut. Bahkan, sampai saat ini, ia menambahkan, mendapat informasi itu malah dari berita-berita. "Sekali lagi itu kewenangan sepenuhnya presiden untuk mengangkat siapa pembantunya dari partai apa dan seterusnya," ujar Muzani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika