REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Dinas Pertanian Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat alih fungsi lahan pertanian di Mataram pada 2022 naik menjadi 96,42 hektare dari hanya 15 hektare pada 2021.
Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram Umar Ismail di Mataram, Selasa, mengatakan, alih fungsi lahan itu berdasarkan data terakhir Badan Pertanahan Nasional NTB. BPN NTB menyebutkan luas baku sawah di Mataram tercatat 1.382,82 hektare.
"Sementara data terakhir kami terhadap luas baku sawah 1.478,26 hektare. Jadi ada penurunan atau terjadi alih fungsi lahan sekitar 96,42 hektare," kata Umar.
Data Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram mencatat alih fungsi lahan pertanian 2020 sekitar 16 hektare, kemudian 2021 seluas 15 hektare, dan naik signifikan menjadi 96,42 hektare pada 2022. Rendahnya alih fungsi lahan pertanian pada 2020-2021 yang hanya belasan hektare itu diduga karena terjadinya pandemi Covid-19 yang mengganggu stabilitas perekonomian masyarakat.
Namun, dengan kondisi ekonomi pada 2022 yang mulai pulih, berbagai kegiatan ekonomi meningkat hingga pembangunan yang berdampak pada alih fungsi lahan. "Alih fungsi lahan ini sebagian besar dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan oleh para pengembang, sisanya untuk fasilitas pemerintah dan publik," kata dia.
Menurut Umar, tingginya alih fungsi lahan di Kota Mataram menjadi tantangan dalam upaya mencapai target produksi padi di Kota Mataram sebesar 25 ribu ton per tahun. Dia mengakui dengan keterbatasan lahan sawah akibat alih fungsi lahan menjadi tantangan utama untuk mencapai target produksi padi. Hal itulah yang juga menjadi salah satu pemicu produksi padi Mataram dalam dua tahun terakhir tidak mencapai target.
"Pada 2021 realisasi kita 24.500 ton sedangkan 2022 realisasi produksi padi 24.663 ton dari target per 25 ribu ton," kata dia.
Karenanya untuk mencapai target produksi padi tahun 2023, pihaknya mengoptimalkan berbagai program untuk peningkatan produksi melalui berbagai teknologi pengolahan lahan, perawatan, dan pengendalian hama.
Sebagai ibu kota provinsi, katanya, alih fungsi lahan memang sulit dihindari sehingga perlu dilakukan inovasi melalui teknologi dengan mengoptimalkan lahan yang ada. Selain itu, Distan Mataram telah mengusulkan bantuan sarana produksi pertanian (saprodi) ke pemerintah pusat.
Ketika Menteri Pertanian datang berkunjung pada 12 Agustus 2023, sejumlah kelompok tani di Kecamatan Selaparang dapat sejumlah bantuan untuk menghadapi El Nino.
"Alhamdulillah, realisasi produksi padi kita sampai September 2023 sudah mencapai 16 ribu ton. Kami optimistis target 25 ribu ton bisa tercapai karena sebelum akhir tahun akan masuk musim panen," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika