REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina pada Selasa (3/10/2023) menuduh Amerika Serikat (AS) menyebarkan kebohongan yang telah menyebabkan konflik dan kerugian di berbagai wilayah, termasuk Irak, Suriah, dan Afghanistan. Pernyataan Cina ini membantah tuduhan Departemen Luar Negeri AS, yang menyebut Beijing melakukan segala upaya untuk memengaruhi persepsi internasional terhadapnya.

“Coba pikirkan negara mana yang menyebarkan disinformasi untuk melancarkan perang terhadap Irak, Suriah, Afghanistan, yang mengakibatkan hilangnya banyak nyawa, kehancuran ekonomi dan penindasan kerja sama teknologi?" ujar juru bicara Urusan Luar Negeri Cina, Hua Chunying, dilaporkan Anadolu Agency, Selasa (3/10/2023).

Hua mengatakan, Cina dan banyak negara lainnya akan menyuarakan kebenaran untuk melawan kebohongan yang disebarkan oleh AS. Kebohongan ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa AS akan merasa terancam dalam hal kebebasan berpendapat.

“Seolah-olah Amerika mempunyai hak untuk menyebarkan disinformasi, tetapi Cina dan negara-negara lain tidak mempunyai hak untuk mengatakan kebenaran dan membela citra dan martabat nasional mereka?" kata Hua.

Amerika Serikat menuduh Cina mencoba untuk menciptakan “komunitas otoriter digital” untuk meyakinkan negara-negara lain bahwa Beijing meningkatkan upaya propaganda global. Langkah ini sebagai bagian dari perang informasi yang tidak diumumkan.

Laporan Departemen Luar Negeri AS mencantumkan upaya Beijing untuk membentuk arena informasi global. Mulai dari sensor dan propaganda hingga mendorong otoritarianisme dan mengeksploitasi organisasi internasional.

“(Republik Rakyat Cina) menggunakan berbagai metode yang menipu dan memaksa dalam upayanya mempengaruhi lingkungan informasi internasional,” kata laporan itu.

“Jika tidak terkendali, upaya Cina akan membentuk kembali lanskap informasi global, menciptakan bias dan kesenjangan yang bahkan dapat menyebabkan negara-negara mengambil keputusan yang menempatkan kepentingan ekonomi dan keamanan mereka di bawah kepentingan Beijing," ujar laporan itu, dikutip Financial Times.

James Rubin, pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan, Cina menggunakan teknik pemaksaan dan kebohongan untuk memenuhi ambisi dalam dominasi informasi.

Laporan Departemen Luar Negeri AS ini muncul di tengah meningkatnya persaingan antara Beijing dan Washington mengenai sejumlah isu, termasuk kehadiran militer Tiongkok di Laut Cina Selatan, produksi semikonduktor, dan teknologi energi ramah lingkungan. Laporan ini juga menandai upaya AS lainnya untuk melawan aktivitas Cina yang diyakini mengancam pengaruh Amerika.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan China Investment Corporation, lembaga dana kekayaan negara, telah mengakuisisi 7 persen saham Eutelsat yaitu operator armada satelit Perancis. Cina menggunakan investasi tersebut untuk mempromosikan propaganda di kawasan seperti Afrika dengan menyiarkan berita Cina dengan satelit.

Cina juga menyebarkan teknologi pengawasan dan sensor kepada pemerintah di seluruh dunia sebagai bagian dari program kota pintar yang berteknologi maju, khususnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

“Cina telah mempromosikan norma-norma digital otoriter yang diadopsi oleh negara-negara lain dengan sangat cepat,” ujar laporan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika