REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, melakukan peninjauan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (4/10/2023). Erick mengatakan proses stabilisasi pangan dengan operasi pasar berjalan seiringan dengan penegakan hukum.

"Kita libatkan semua, satgas, pemda, masyarakat untuk mulai mendorong supaya harga pangan bisa dijaga," ujar Erick.

Erick menekankan kebijakan impor beras harus melihat produksi dalam negeri. Erick menyebut program impor tidak bisa berjalan sendiri dengan mengabaikan produksi dalam negeri. Erick menilai hal ini acapkali menimbulkan area abu-abu yang dimanfaatkan oknum yang ingin mencari keuntungan sesaat.

"Jadi saya terus mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data, kasian rakyat, kasian petani, kalau 'pemainnya' begitu-begitu saja selalu cari uang cepat, nah ini harus diberantas. Sudah waktunya kita berantas mereka," ucap Erick.

Erick menyampaikan pemerintah memiliki instrumen melalui satgas pangan yang dapat melakukan tindakan tegas. Erick mengatakan proses stabilisasi pangan dengan operasi pasar berjalan seiringan dengan penegakan hukum.

"Percuma ada satgas, kita sudah mendorong sama-sama. Wasit aja ketangkep, apalagi penimbunan beras," katanya.

Erick memastikan stok aman jika melihat ketersediaan beras Perum Bulog sebesar 1,7 juta ton beras untuk Oktober dan 2 juta ton beras pada November. Erick menyampaikan pemerintah telah menggelontorkan bantuan pangan senilai Rp 8 triliun kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Jumlahnya besar, mungkin diperpanjang nanti Desember dan Januari, ini lah solusi yang diberikan, bukan hanya bicara-bicara," kata Erick.