REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya melindungi kedaulatan data-data digital Indonesia. Sebab, jika data digital tidak diproteksi, dikhawatirkan bisa masuk dalam ranah politik, bahkan bisa menentukan presiden pada 2029.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan ke peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lembaga Ketahanan Nasional RI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
“Jaga betul namanya aset digital kita, jaga betul data, informasi, akses pasar semuanya. Nanti bisa menyangkut politik. Ada yang menyampaikan pakar digital kita membisiki ‘Pak, ini hati-hati kalau kita tidak proteksi data-data digital kita, bisa-bisa nanti 2029 yang menentukan presiden itu mereka,” ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan, data digital perilaku konsumen dan masyarakat sangat berbahaya jika disalahgunakan. Oleh karena itu, pemerintah juga harus menyiapkan regulasi untuk mengatur ekonomi digital di Indonesia. Regulasi yang dibuat juga harus bisa mengejar perkembangan teknologi yang begitu cepat.
“Kita harus lindungi betul kedaulatan digital kita. Harus dilindungi betul. Tadi saya sampaikan, regulasinya yang harus mengejar. Bukan kita yang ngurusi urusan masalah regulasi mbulet-nya ke mana-mana, ruwetnya ke mana-mana, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun aja belum jadi. Teknologinya udah lari cepet sekali, problemnya di situ,” kata dia.
Ia mengatakan, data, informasi, dan akses pasar merupakan berlian bagi dunia digital. Karena saat ini merupakan era big data analytic dan machine learning yang bisa memprediksi perilaku manusia.
Menurutnya, kondisi ini juga dikhawatirkan oleh banyak negara besar. Saat menghadiri KTT G20 di India, Jokowi mengatakan ada enam negara besar yang risau terhadap perkembangan teknologi, khususnya artificial intelligence (AI). Sebab, negara-negara tersebut juga terlambat dalam menyiapkan regulasinya dan sulit untuk mengejar perkembangan teknologi yang sangat cepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika