REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gebrakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang membongkar kasus korupsi di tubuh dana pensiun (dapen) BUMN menuai respons positif dari masyarakat. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, publik memahami kekhawatiran para pensiunan yang terancam tidak bisa mendapatkan haknya setelah tak lagi bekerja. 

"Penyelewangan dan korupsi bisa membuat masa pensiun mereka tidak terjamin. Maka langkah Pak Erick menurut saya patut didukung," ujar Huda di Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Huda menilai langkah pria yang disebut-sebut sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) itu dalam memberantas korupsi dan membongkar penyelewangan dana masyarakat menjadi hal yang sangat positif dalam transformasi BUMN. Huda menyampaikan keterlibatan berbagai pihak, seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan mendorong percepatan pengungkapan kasus tersebut. 

"Dana pensiun BUMN itu kan dana pegawai yang harus dilindungi juga agar ketika pensiun, pegawai tersebut bisa hidup dengan sejahtera atau minimal tercukupi," kata Huda.

Selain penegakan hukum, Huda juga mengapresiasi langkah Erick yang membenahi sistem manajemen pengelolaan Dapen BUMN. Huda sepakat dengan Erick yang tidak ingin dana para pensiun dijadikan jaminan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui instrumen investasi yang berisiko tinggi. 

"Harus ada proporsi penempatan dana. Mengacu ke dana pensiun, saya rasa memang kita harus menjaga agar dana tersebut tidak hilang. Makanya Pak Erick bilang jangan di investasi risiko tinggi," kata Huda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika