REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Sebanyak 20 senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat telah menyampaikan dukungan atas upaya pemerintahan Presiden Joe Biden dalam proses normalisasi diplomatik antara Israel dan Arab Saudi. Namun mereka meminta agar kesepakatan tersebut nantinya tidak menyisihkan solusi dua negara untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina.
“Perdamaian antara Israel dan negara-negara tetangganya telah menjadi tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri AS, dan kami tetap berpikiran terbuka tentang perjanjian apa pun yang berpotensi memperdalam hubungan politik, budaya, dan ekonomi antara Arab Saudi dan Israel,” tulis para Senator dalam suratnya yang dikirimkan kepada Biden, Rabu (3/10/2023) lalu.
Para senator dari Partai Demokrat tersebut kemudian menguraikan elemen-elemen yang harus dimasukkan dalam setiap perjanjian normalisasi Israel-Saudi, salah satunya mempertahankan solusi dua negara. “Perjanjian tersebut harus mencakup ketentuan-ketentuan yang bermakna, didefinisikan dengan jelas, dan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang Anda nyatakan, yaitu melestarikan pilihan solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina dan untuk memastikan bahwa ada 'ukuran martabat dan keamanan yang setara' bagi warga Israel dan Palestina,” kata mereka.
“Hal ini harus mencakup, antara lain, komitmen Israel untuk tidak mencaplok sebagian atau seluruh Tepi Barat; menghentikan pembangunan dan perluasan pemukiman; membongkar permukiman-permukiman liar ilegal (termasuk permukiman liar yang telah ‘dilegalkan’ secara surut); dan untuk memungkinkan pertumbuhan alami kota-kota Palestina, dan pusat-pusat populasi serta kemampuan untuk melakukan perjalanan tanpa gangguan antara dan di antara wilayah-wilayah Palestina yang berdekatan,” tambah para senator AS dalam suratnya.
Selain solusi dua negara, para senator juga memperingatkan tentang apa yang diminta Saudi dari AS sebagai imbalan atas normalisasi diplomatik dengan Israel. Menurut beberapa sumber yang dikutip Reuters, Saudi disebut berupaya mendapatkan pakta militer yang mengharuskan AS membela mereka sebagai imbalan atas pembukaan hubungan dengan Israel.
“Diperlukan bukti tingkat tinggi untuk menunjukkan bahwa perjanjian pertahanan yang mengikat dengan Arab Saudi – sebuah rezim otoriter yang sering melemahkan kepentingan AS di wilayah tersebut, memiliki catatan hak asasi manusia yang sangat memprihatinkan, dan telah menjalankan agenda kebijakan luar negeri yang agresif dan ceroboh – selaras dengan kepentingan AS,” kata para senator AS dalam suratnya kepada Biden.
Para senator AS yang terlibat dalam surat tersebut antara lain Ketua Subkomite Timur Tengah Chris Murphy, Senator Dick Durbin, Senator Chris Van Hollen, dan Senator Peter Welch. Dalam beberapa bulan terakhir, para pejabat Israel telah berbicara tentang kemungkinan normalisasi hubungan dengan Saudi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga sangat optimistis negaranya dapat membuka hubungan resmi dengan Riyadh. Netanyahu diketahui menjadi saksi normalisasi diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko pada 2020. Kesepakatan tersebut dikenal dengan Abraham Accords.
Saudi telah berulang kali menegaskan bahwa normalsisasi dengan Israel tidak akan terjadi sebelum solusi untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina tercapai. Riyadh juga sudah beberapa kali menegaskan bahwa mereka tetap berpegang pada Inisiatif Perdamaian Arab. Artinya pembukaan hubungan resmi dengan Israel hanya akan dilakukan jika mereka telah hengkang dari wilayah yang didudukinya, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan Lebanon.
Namun bulan lalu Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) membuat pernyataan mengejutkan tentang potensi normalisasi diplomatik negaranya dengan Israel. Dia mengakui bahwa hal itu kemungkinan akan terealisasi. “Semakin hari, kami semakin dekat,” ujarnya saat diminta komentarnya tentang normalisasi Saudi-Israel dalam sebuah wawancara dengan Fox News yang disiarkan 20 September 2023 lalu.
Kendati demikian Pangeran MBS belum memberikan penjelasan mendetail tentang hal tersebut. “Kami perlu menyelesaikan bagian itu,” ujarnya saat ditanya tentang apa yang perlu dilakukan untuk mencapai kesepakatan normalisasi dengan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika