Jumat 06 Oct 2023 20:36 WIB

Shopee Tutup Lapak Luar Negeri, Ekonom Minta Pelaku UMKM Diberikan Pinjaman Bunga Rendah

China punya bunga kredit yang rendah untuk UMKMnya.

Rep: Novita Intan/ Red: Lida Puspaningtyas
 Pekerja mengenakan masker wajah untuk membantu mengekang penyebaran virus corona perakitan sepatu seluncur es di sebuah pabrik manufaktur di taman industri peralatan olahraga es dan salju di Zhangjiakou di provinsi Hebei, China barat laut, Kamis, 15 Juli 2021.
Foto: AP/Andy Wong
Pekerja mengenakan masker wajah untuk membantu mengekang penyebaran virus corona perakitan sepatu seluncur es di sebuah pabrik manufaktur di taman industri peralatan olahraga es dan salju di Zhangjiakou di provinsi Hebei, China barat laut, Kamis, 15 Juli 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta pemerintah bisa meningkatkan produksi bagi pelaku UMKM. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan produksi, standarisasi, dan sertifikasi bagi pelaku UMKM di dalam negeri.

 

Adapun langkah tersebut menyusul dihentikannya penjualan produk dari penjual asal luar negeri oleh Shopee Indonesia per 4 Oktober 2023. Direktur  Celios Bhima Yudhistira menilai peningkatan tersebut juga harus memiliki kualiti kontrol yang memadai, sehingga produk UMKM yang dikirim kepada konsumen yakni produk yang sudah lolos uji kualitas.

 

“Bagaimana UMKM di dalam negeri bisa dipacu dari segi kapasitas produksi, standarisasi, sertifikasi, harus bagus,” ujarnya kepada Republika, Jumat (6/10/2023).

 

Soal bunga, lanjut Bhima, juga menjadi hal krusial bagi pelaku UMKM. Sebab, bunga yang diberikan bagi pelaku UMKM masih tergolong tinggi dan hanya mengandalkan kredit usaha rakyat.

 

“Soal bunga beberapa masalah krusial ketika berkompetisi barang dari China, sementara untuk meminjam modal harus membayar lima persen itu juga fasilitas KUR, sementara di luar KUR, bunga UMKM bisa 20 persen, bahkan meminjam pinjol sampai 190 persen per tahun,” ucapnya.

 

Jika dibandingkan China, menurut Bhima, memiliki bunga yang tergolong rendah bahkan pelaku UMKM diberikan fasilitas pinjaman dengan bunga di bawah 20 persen. Maka itu, Bhima meminta pemerintah untuk mendorong pembiayaan murah jika produk dalam negeri memiliki daya saing.

 

“Bagaimana juga kapasitas dan pemberdayaan SDM karena banyak sekali program pemberdayaan kementerian outputnya belum terukur dan terarah terutama hanya labelisasi UMKM go digital padahal masih parsial,” ucapnya.

 

Bhima juga menyebut saat ini di Indonesia pelaku bisnis didominasi generasi baby boomers, sehingga pengusaha UMKM kurang adaptif terutama penggunaan digital.

 

“Apakah pemberdayaan pemerintah pusat atau daerah atau arahkan CSR BUMN untuk mendorong UMKM go digital atau bisa dengan magang atau kerja sama dengan perguruan tinggi jadi mahasiswa bisa belajar digital, sehingga bisa dimanfaatkan perusahaan UMKM jadi bisa lincah lagi menjual barang e-commerce,” ucapnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement