REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pemenang hadiah Nobel perdamaian Narges Mohammadi saat ini menjalani hukuman 16 tahun penjara di Penjara Evin di Teheran, Iran. Selama bertahun-tahun ia bekerja sebagai jurnalis, penulis dan Wakil Direktur lembaga swadaya masyarakat di Teheran, Defenders of Human Rights Center (DHRC).

Pada bulan Mei lalu ia menerima penghargaan di bidang kebebasan pers dari Organisasi Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Pendidikan PBB (UNESCO) bersama dua jurnalis perempuan lainnya yang juga dipenjara. Dalam konteks seputar kematian Mahsa Amini di tahanan polisi pada September 2022.

"Saya pikir apa yang sudah jelas adalah perempuan Iran menjadi sumber inspirasi bagi dunia. Kami telah melihat keberanian dan tekad melawan penindasan, intimidasi, kekerasan dan penahan," kata juru bicara Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR)  Liz Throssell seperti dikutip dari situs resmi PBB, Sabtu (7/10/2023).

"Keberanian, tekad, ini sungguh luar biasa, mereka  dilecehkan karena apa yang mereka kenakan atau tidak kenakan, dan semakin ketatnya tindakan hukum, sosial dan ekonomi terhadap mereka,” tambah Throssell.

Dalam pernyataan tentang pemberian Hadiah Nobel Perdamaian kepada Mohammadi, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan hadian ini sebagai "pengingat penting hak-hak perempuan dan anak perempuan menghadapi tekanan yang kuat, termasuk melalui penganiayaan terhadap para pembela hak asasi manusia perempuan, di Iran dan di tempat lain."

"Penghargaan Nobel Perdamaian ini merupakan penghargaan bagi semua perempuan yang memperjuangkan hak-hak mereka dengan mempertaruhkan kebebasan, kesehatan, dan bahkan nyawa mereka," kata Guterres.

Menyambut pengumuman penganugerahan Nobel Perdamaian 2023 kepada Mohammadi, para ahli PBB mendesak pemerintah Iran untuk membebaskan semua orang yang dipenjara karena mempromosikan hak asasi perempuan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan di negara tersebut.

"Pemberian hadiah Nobel Perdamaian 2023 kepada seorang jurnalis pemberani dan pembela hak asasi manusia perempuan menyoroti perjuangan perempuan melawan sistem diskriminasi, segregasi, penghinaan, dan pengucilan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilembagakan di mana pun di dunia," kata para pakar PBB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika