Ahad 08 Oct 2023 20:47 WIB

Ekonom Celios Dukung Erick Thohir Bersih-Bersih BUMN

Pemerintah diminta terus membuka pintu aduan dari masyarakat guna memperkuat bukti.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Fuji Pratiwi
Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin (kanan) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakart, Selasa (3/10/2023). Konferensi pers tersebut dalam rangka menyampaikan keterangan terkait penyerahan hasil audit dana pensiun BUMN yang bermasalah untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung RI. Dari 48 dana pensiun BUMN yang diaudit, terdapat 4 dana pensiun yang bermasalah dengan total dugaan kerugian negara mencapai Rp300 miliar. Erick mengungkapkan hampir 70 persen dana pensiun yang dikelola oleh BUMN berada dalam kondisi yang tidak sehat.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin (kanan) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakart, Selasa (3/10/2023). Konferensi pers tersebut dalam rangka menyampaikan keterangan terkait penyerahan hasil audit dana pensiun BUMN yang bermasalah untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung RI. Dari 48 dana pensiun BUMN yang diaudit, terdapat 4 dana pensiun yang bermasalah dengan total dugaan kerugian negara mencapai Rp300 miliar. Erick mengungkapkan hampir 70 persen dana pensiun yang dikelola oleh BUMN berada dalam kondisi yang tidak sehat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah gencar melaksanakan program Bersih-Bersih BUMN. Erick Thohir melaporkan langsung para pejabat BUMN bermasalah ke Kejaksaan Agung.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memuji langkah Menteri BUMN bersih-bersih BUMN. Bhima menyebutkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar langkah bersih-bersih itu efektif. 

Baca Juga

Pertama, prioritaskan penyidikan kasus pada berbagai proyek yang merugi dan BUMN yang dalam tekanan keuangan. "Bisa dicek DER (Debt to Equity Ratio), cashflow, dan rasio keuangan lainnya. Ini menjadi indikasi adanya masalah dalam tata kelola bahkan mengarah pada korupsi dari BUMN," ujarnya, Ahad (8/10/2023).

Kedua, kata dia, perlu melibatkan lembaga auditor independen. Hal itu guna membantu melakukan audit terhadap seluruh transaksi keuangan induk dan anak usaha BUMN yang terindikasi bermasalah.