REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI -- Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menyentil pejabat baik dari tingkat pusat sampai ke daerah yang tidak peka terhadap keluh kesah masyarakat.

Pejabat yang dimaksud Ahok mulai dari DPR RI, DPD, DPRD tingkat I, DPRD tingkat II, Bupati, Wali Kota, Gubernur, sampai ke tingkat camat dan desa. Menurut Ahok, bila hanya mau menikmati fasilitas sebagai pejabat sebaiknya berhenti jadi pejabat.

"Masa, sebuah rumah tangga, orang miskin tidak ada beras, sakit enggak ada urusin, enggak ada yang tahu. Padahal setiap rumah bapak ibu ada anggota DPRD tingkat dua, tingkat satu, anggota DPR RI, DPD, ada kades, camat, walikota, gubernur. Kalau anda tidak peduli jangan jadi pejabat," kata Ahok, saat saat peluncuran Sistem Bukittinggi Hebat dan meluncurkan Kartu Bukittinggi Hebat di rumah dinas Wali Kota Bukittinggi, Senin (9/10/2023).

Ahok melihat banyak pejabat-pejabat yang lebih sibuk jalan-jalan ke daerah lain tanpa menyelesaikan lebih dulu persoalan dihadapi warganya. Harusnya, jadi pejabat menurut Ahok lebih rajin turun ke warga, mendengarkan keluhan warga dan wajib mencarikan solusi.

Karena pejabat dinilai Ahok digaji negara untuk sepenuhnya melayani masyarakat dan mengubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Ahok mencontohkan masalah BBM dan elpiji yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Komut Pertamina. Ahok menyebut pada saat masyarakat resah karena kelangkaan BBM dan elpiji, pejabatnya malah asik untuk mengurusi hal yang tidak penting.

Bukan hanya itu saja,  lanjut Ahok, ada juga pejabat yang hanya mau melayani dan membantu masyarakat yang berada di basis pemilih atau basis partainya. 

"Bagi saya mau partai manapun urusin warganya, tugas kita Pertamina, ini kan uang negara, bukan uang partai saya ini, ini uang rakyat semua, uang pajak dengan berbagai partai politik. Harus kita bantu," ucap Ahok.  

Kader PDIP 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu blak-blakan menyebut dirinya adalah politikus PDIP. Tapi ia rela datang ke Bukittinggi, Sumatra Barat dan daerah lain yang bukan basis PDIP untuk membantu masyarakat supaya lancar mengakses BBM dan elpiji bersubsidi.

"Saya tidak peduli anda partai apa. Saya PDI Perjuangan dan di Bukittinggi tidak ada kursi. Kenapa saya enggak pergi ke basis PDI Perjuangan, saya tidak ada urusan," kata Ahok menambahkan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika