REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selandia baru akhirnya bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup negara tersebut, emisi tahunan karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil mencapai titik terendah sejak tahun 1999 dan porsi listrik terbarukan selama 12 bulan kembali di atas 90 persen untuk pertama kalinya sejak tahun 1981.
Kebijakan iklim di Selandia Baru seperti subsidi kendaraan listrik, dana tanggap darurat iklim (CERF), serta skema perdagangan emisi (NZ ETS), telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan tersebut. Kebijakan dekarbonisasi itu, telah dan akan terus menghasilkan pengurangan emisi yang nyata, asalkan kebijakan tersebut tetap dipertahankan.
Sejak diperkenalkannya skema subsidi mobil ramah lingkungan pada Juli 2021, penjualan kendaraan listrik meningkat empat kali lipat dan kini memiliki pangsa pasar sebesar 12 persen. Pangsa pasar semua kendaraan rendah emisi meningkat dari 20 persen menjadi 60 persen, dengan mudah melampaui target emisi standar mobil bersih yang mulai berlaku tahun ini.
Meskipun angka peningkatan ini mungkin terlihat mengesankan, jumlah kendaraan listrik yang sebenarnya masih sangat rendah. Meskipun demikian, pengurangan emisi telah mencapai ratusan ribu ton per tahun, yang sebagian besar disebabkan oleh diskon mobil ramah lingkungan.
Porsi energi terbarukan di Selandia Baru untuk semua energi (tidak hanya listrik) telah berada di bawah 30 persen selama beberapa dekade. Seharusnya mencapai 50 persen pada tahun 2035 dan kemudian terus meningkat hingga penggunaan bahan bakar fosil hampir seluruhnya dihilangkan.
Selandia Baru juga memiliki sumber daya energi terbarukan yang belum dimanfaatkan, yaitu angin, matahari, dan panas bumi. Pasokan angin lepas pantai yang lebih besar lagi kini sedang dieksplorasi.
Pada konferensi energi angin Selandia Baru baru-baru ini, banyak proyek besar yang memungkinkan diperdebatkan. Namun, para delegasi mengatakan bahwa mereka perlu memastikan bahwa permintaan listrik akan ada sebelum membuat keputusan investasi final.
Nasib dana tanggap darurat iklim sangat penting, seperti yang ditunjukkan oleh bukti-bukti internasional. Penggunaan pendapatan dari harga karbon, bukan harga karbon itu sendiri, yang memicu perubahan. Menipisnya dana ini akan memperlambat elektrifikasi dan permintaan energi terbarukan.
Dalam hal pergeseran moda transportasi, ada beberapa perluasan jalur sepeda di perkotaan. Namun, jalur kereta api kota Auckland baru akan dibuka pada tahun 2026. Dan banyak hal yang harus dilakukan untuk memenuhi saran dari Komisi Perubahan Iklim untuk menyelesaikan jaringan jalur sepeda pada tahun 2030 dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan jaringan transportasi cepat pada tahun 2035.
Rencana pengurangan emisi Selandia Baru saat ini, yang berlaku hingga tahun 2025, adalah sebuah paket solusi. Bagian-bagiannya saling mendukung dan berusaha menyeimbangkan kebutuhan banyak orang. Jika satu bagian melemah, perbedaannya harus ditutup di bagian lain.
Namun demikian, Selandia Baru belum berada di jalur yang tepat untuk memenuhi komitmen iklim internasional atau dikenal juga sebagai Nationally Determined Contribution (NDC). Ini merupakan dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara yang dikomunikasikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Banyak masalah kebijakan penting yang belum terselesaikan atau terjebak dalam peninjauan: bagaimana cara untuk memenuhi NDC, apakah dan bagaimana memprioritaskan pengurangan emisi bruto di atas penanaman pohon, hingga bagaimana mengurangi emisi pertanian.
Dalam pembaruan fiskal dan ekonomi sebelum pemilu, Departemen Keuangan memperingatkan akan adanya risiko-risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpastian ini. “Biaya aktual untuk mencapai target pengurangan emisi dan mengatasi risiko dari perubahan iklim, kemungkinan akan melebihi ukuran keseluruhan Dana Tanggap Darurat Iklim,” demikian kata Departemen Keuangan Selandia Baru seperti dilansir the Conversation, Senin (9/10/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika