REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Solusi dua negara Israel dan Palestina di dalam satu kawasan yang merujuk peta pembagian wilayah 1967, sebetulnya bisa dijadikan solusi jangka panjang meredakan konflik Israel-Palestina yang tak kunjung usai. Pemerintah AS, bahkan dibawah Joe Biden, saat ini telah menyatakan komitmennya pada solusi dua negara merujuk peta sepanjang garis perbatasan 1967.

Solusi dua negara dengan merujuk peta 1967 ini, menurut seorang pejabat senior AS, Pihak AS sendiri telah menyepakati peta 1967 yang membagi dua negara Israel dan Palestina. Dan AS harus menekankan kesepakatan itu dengan Israel, termasuk mendamaikan negara Arab-Israel dengan apa yang disebut Abraham Accord.

Peta garis 1967 merujuk pada garis gencatan senjata dari sebelum Perang Enam Hari, ketika Israel mengalahkan tentara gabungan Mesir, Yordania, dan Suriah, merebut Gaza dari Mesir, Dataran Tinggi Golan dari Suriah, serta merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania. Tepi Barat kini menjadi rumah bagi sekitar 500.000 pemukim ilegal Israel. 

Sayangnya masyarakat internasional secara luas menganggap pemukiman Yahudi ilegal yang terus bertumbuh di wilayah Tepi Barat tersebut sebagai penghalang perdamaian. Mantan Direktur Eksekutif Human Rights Watch Kenneth Roth mengatakan bahwa dukungan AS dan Barat yang tiada henti-hentinya terhadap solusi dua negara akan percuma karena aktivitas ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki.

"Solusi dua negara itu bagus tapi sudah tidak ada lagi," kata Roth."Prospek solusi dua negara menjadi semakin jauh karena proyek pemukiman (ilegal) dan pengurukan Tepi Barat," ujarnya.

Blokade Gaza dari laut, darat dan udara, yang lebih dari sekadar mencegah Hamas meluncurkan roket, juga berperan, kata Roth, seraya menambahkan bahwa blokade itu bertujuan untuk menghancurkan ekonomi daerah kantong Palestina yang terkepung itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika