REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa pada Senin (9/10/2023) malam, membatalkan keputusan untuk menangguhkan bantuan pembangunan bagi otoritas Palestina. Uni Eropa akan segera meninjau kembali bantuan tersebut setelah serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel, untuk memastikan tidak ada dana yang disalahgunakan.
“Tidak akan ada penangguhan pembayaran pada saat ini," ujar pernyataan singkat Komisi Eropa pada Senin malam, sekitar lima jam setelah Komisaris Uni Eropa Oliver Varhelyi mengatakan bahwa semua pembayaran dari program pembangunan untuk Palestina akan ditangguhkan.
"Semua proyek sedang ditinjau. Semua usulan anggaran baru ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut," kata pernyataan Komisi Eropa.
Tidak ada penjelasan langsung mengenai pembatalan ini. Pernyataan lengkap Komisi Eropa selalu mengalahkan pernyataan dari komisioner Uni Eropa. Namun, membatalkan keputusan dalam waktu singkat mengakhiri hari yang memalukan bagi eksekutif Uni Eropa di tengah sensitivitas geopolitik.
Sejak Sabtu (7/10/2023) dukungan dari Uni Eropa terhadap Israel sangat kuat. Pengumuman mengejutkan dari Varhelyi mengenai bantuan pembangunan terjadi hanya beberapa jam setelah para pejabat Uni Eropa menekankan, tidak ada dana apa pun dari Uni Eropa yang disalurkan ke Hamas.
Selain itu kontak dengan Hamas telah dibekukan selama 16 tahun. Uni Eropa menganggap Hamas sebagai kelompok teror.
Setelah berjam-jam berada dalam ketidakpastian mengenai seberapa dalam tindakan yang akan diambil dan apakah tindakan tersebut mungkin juga akan memengaruhi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, Komisi Eropa mengatakan, tidak ada penangguhan untuk saat ini. Namun, mereka memulai peninjauan mendesak terhadap bantuan Uni Eropa untuk Palestina.
“Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada pendanaan Uni Eropa yang secara tidak langsung memungkinkan organisasi teroris melakukan serangan terhadap Israel,” kata pernyataan itu.
Uni Eropa mengatakan, mereka telah menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menyaring dan memeriksa penerima manfaat dan memastikan tidak ada dana semacam itu yang diberikan kepada teroris. Pernyataan tersebut mengatakan, Komisi Eropa akan meninjau secara setara jika dukungan program mereka terhadap penduduk Palestina dan Otoritas Palestina perlu disesuaikan.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell mengkritik Varhelyi. Borrell menegaskan bahwa, penangguhan pembayaran akan merusak kepentingan Uni Eropa di wilayah tersebut dan akan semakin menambah keberanian para teroris.
Uni Eropa mengatakan, mereka adalah donor terbesar bagi rakyat Palestina. Uni Eropa telah melakukan advokasi selama bertahun-tahun untuk pendekatan solusi dua negara yang telah memandu diplomasi internasional sejak perjanjian perdamaian Oslo tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina.
Namun beberapa programnya dirundung tuduhan bahwa dana dapat disalahgunakan. Para menteri luar negeri Uni Eropa dijadwalkan bertemu di Muscat, Oman pada Selasa (10/10/2023) untuk membahas situasi tersebut dan menentukan tindakan apa yang harus diambil.
“Fondasi perdamaian, toleransi dan hidup berdampingan sekarang harus diatasi. Hasutan kebencian, kekerasan, dan pengagungan teror telah meracuni pikiran banyak orang,” kata Varhelyi.
Dalam pengarahan sebelumnya pada Senin, Komisi Eropa berusaha menarik garis yang jelas antara Hamas, yang dianggap sebagai organisasi teroris, dan rakyat Palestina, yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Komisi tersebut mengatakan, bantuan kemanusiaan tidak akan terpengaruh oleh peninjauan tersebut.
Uni Eropa telah memberikan bantuan kemanusiaan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga Palestina sejak tahun 2000 melalui departemen bantuan kemanusiaan Komisi Eropa (ECHO) dan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA). Sejak tahun 2000, ECHO telah memberikan 700 juta euro bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Jerman dan Austria telah menangguhkan bantuan pembangunan bagi wilayah Palestina untuk saat ini. Kementerian Pembangunan di Berlin mengatakan, tidak ada pendanaan Jerman secara langsung kepada Otoritas Palestina.
Namun total bantuan 250 juta euro saat ini dijanjikan dalam bentuk bantuan Jerman. Setengah dari jumlah tersebut untuk proyek bilateral melalui lembaga bantuan luar negeri Jerman dan bank pembangunan, serta separuhnya lagi untuk badan PBB untuk Palestina, UNRWA.
Menteri Pembangunan Jerman, Svenja Schulze mengatakan, Jerman sangat berhati-hati agar bantuannya untuk Palestina bermanfaat bagi perdamaian dan bukan bagi teroris. “Tetapi serangan terhadap Israel ini merupakan titik balik yang buruk, jadi kami akan meninjau kembali seluruh komitmen kami terhadap wilayah Palestina,” ujar Schulze.
Schulze mengatakan, Jerman ingin berdiskusi dengan Israel untuk berkontribusi bagi perdamaian di kawasan dan keamanan bagi Israel melalui proyek-proyek pembangunan. Dia mencatat, Israel juga memiliki kepentingan agar Palestina dapat hidup dalam stabilitas jangka panjang. Schulze mengatakan, Jerman juga akan berkoordinasi dengan mitra internasionalnya.
Jerman tidak menangguhkan bantuan kemanusiaan yang diberikannya secara terpisah melalui organisasi non-pemerintah internasional dan PBB. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, Christian Wagner mengatakan, sebagian besar dari 72 juta euro yang dijanjikan tahun ini telah dicairkan, dan pembayaran akan terus berlanjut.
Menteri Luar Negeri Austria, Alexander Schallenberg mengatakan kepada radio Oe1 pada Senin, semua pembayaran bantuan pembangunan kepada Palestina akan dibekukan untuk saat ini. Dia menyebutkan dana yang terkena dampak sekitar 19 juta euro.
Schallenberg mengatakan, Austria akan meninjau semua proyek dengan wilayah Palestina dan berkonsultasi dengan mitra internasionalnya mengenai langkah lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika