REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah sudah membanjiri pasar dengan beras operasi pasar untuk mengendalikan harga beras yang terus merangkak naik.
Namun, menurut Zulhas, sapaan akrab Mendag, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10/2023), terdapat kendala dalam distribusi beras karena pengemasan yang membutuhkan waktu lama sehingga di beberapa daerah harga beras masih tinggi.
“Soal sembako beras, beras itu kita sudah banjiri di pasar. Memang ada yang agak lambat (beras) biasanya di tingkat kabupaten yang beras 5 kilogram kan perlu di-packing tuh. Nah, packing itu harus ditimbang kiloan itu, perlu waktu sehingga itu perlu kita percepat,” kata Zulhas.
Dengan upaya percepatan pengemasan, dia mengharapkan pasokan beras dapat segera membanjiri pasar-pasar tradisional di daerah. Menurut Zulhas, harga beras yang masih tinggi berada di daerah-daerah luar Jabodetabek dan Jawa Barat.
“Di Jakarta, di Jawa Barat turun tapi di kabupaten belum walaupun udah naik, agar cepat turun ya memang barang harus cepat ke daerah gitu,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo, Senin (9/10/2023), memerintahkan jajarannya agar stok beras di gudang Perum Bulog segera dilepas ke pasar guna mengendalikan harga yang terus naik di pasar.
Pemerintah telah melipatgandakan upaya membanjiri pasar dengan beras Bulog, di antaranya dengan penyaluran beras ke pasar induk beras Cipinang, penggilingan, melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP), ataupun distribusi bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah.
Untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga, pemerintah juga telah mengamankan kuota impor sebanyak 1,5 juta ton beras hingga tahun depan.
Pengadaan beras sebanyak 1,5 juta ton itu, di antaranya, dilakukan dengan impor dari Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Untuk tahap awal, sebanyak 600 ton beras impor akan datang pada akhir Desember 2023.