REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki sistem nasional logistik Indonesia. Tujuannya, agar biaya logistik nasional makin murah.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan Perpres 26 Tahun 2012 tentang Sislognas. "Waktu itu kita menyebutnya sebagai reformasi logistik 1.0," ujar Susiwijono saat acara Peningkatan Kinerja Logistik melalui Utilisasi Layanan National Logistic Ecosystem (NLE), di Jakarta, Selasa (10/10/2023).
Selain waktu bongkar muat yang makin cepat, Susiwijono menyebut, biaya logistik Indonesia juga semakin murah. Adapun capaian tersebut akan terus ditingkatkan pemerintah menuju target Indonesia Emas 2045 bahwa biaya logistik Indonesia hanya delapan persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Biaya logistik kita 14,29 persen dari PDB. ini sudah cukup baik, di bawah 15 persen. Targetnya, kita sudah diskusi dengan Pak Menko dan Bappenas, 2045 hanya delapan persen dari PDB sehingga sangat efisien sekali," ucap Susiwijono.
Ke depan, dia optimistis pada 2045 biaya logistik di Indonesia akan semakin turun sehingga bisa mencapai delapan persen dari produk domestik bruto. Hal ini didukung oleh semakin efektif dan efisiennya pembangunan infrastruktur yang menunjang arus logistik.
