REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengakui, utilisasi infrastruktur logistik Indonesia terutama di pelabuhan memang masih terjadi ketimpangan antar daerah di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur yang masih di bawah 50 persen.
Selain faktor ketimpangan muatan, faktor lainnya karena sarana fasilitas pelabuhan yang memang masih belum merata. Sehingga perbaikan infrastruktur pelabuhan menurutnya masih perlu didorong terutama harus seimbang dengan optimalisasi dari volume trafik.
"Nanti berbagai kebijakan kita untuk memberikan subsidi bagi pelabuhan-pelabuhan yang memang minim trafik, seperti yang utilisasinya sangat rendah di kawasan Timur Indonesia tadi," ujar Susiwijono saat acara Peningkatan Kinerja Logistik melalui Utilisasi Layanan National Logistic Ecosystem, di Jakarta, Selasa (10/10/2023).
Selain itu juga masih ada permasalahan lain seperti tidak seimbangnya muatan angkut dari antar wilayah atau imbalance cargo. Menurutnya antara wilayah timur dan barat masih belum ada keseimbangan keterisian kargo.
"Sehingga masih perlu didorong berbagai inisiatif untuk meningkatkan logistik kita terutama yang berbasis komoditas untuk menciptakan berbagai sentra industri dan pertumbuhan ekonomi baru keunggulan di Indonesia timur," ucapnya.
Kemudian, dilanjutkan juga dengan berbagai paket kebijakan ekonomi lainnya seperti Paket Kebijakan Ekonomi XV Tahun 2017 terkait dengan reformasi logistik 2.0, serta Inpres 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional terkait reformasi 3.0.
Adapun reformasi logistik yang ketiga atau 3.0 sejak awal sudah menyiapkan national logistics ecosystem. Hal ini bertujuan untuk menghapus berbagai duplikasi dan menggabungkan serta mengintegrasikan melalui digitalisasi.
"Selain itu juga menerapkan berbagai kemudahan layanan terutama melalui konsep single submission sehingga diharapkan logistik berdasarkan NLE , bisa mendorong kinerja logistik," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika