REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia meminta bantuan Filipina dalam rencana evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah Palestina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Jubir Kemlu RI) Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, upaya itu telah dibicarakan dengan Menteri Luar Negeri Filipina Menlu Enrique pada Selasa (10/10/2023).
"Dalam komunikasi tersebut Menlu Retno meminta bantuan Filipina untuk evakuasi WNI dari wilayah konflik jika diperlukan," ujar Iqbal dalam keterangan yang didapatkan Republika.co.id.
Menurut Iqbal, permintaan langsung yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi itu pun mendapatkan tanggapan positif. Enrique pun menginstruksikan Tim Filipina di lapangan.
Permintaan RI untuk evakuasi WNI ini beralasan karena Filipina memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv. Terlebih lagi, tindakan serupa pun pernah dilakukan oleh kedua negara. "Sebelumnya Indonesia membantu evakuasi warga Filipina dari Yaman (2015), Kabul (2021) dan Sudan (2023)," ujar Iqbal.
Pengajuan tersebut, menurut Iqbal, sejalan dengan sikap pemerintah yang melakukan semua upaya yang dapat dilakukan dan melalui berbagai jalur guna memberikan perlindungan kepada WNI. Diketahui terdapat 45 WNI di Palestina dengan rincian 10 orang berada di Gaza dan 35 ada di Tepi Barat.
Selain meminta bantuan Filipina, Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan Palang Merah Internasional (ICRC) dalam upaya evakuasi WNI di Gaza. Retno sudah berkomunikasi langsung dengan Presiden ICRC Mirjana Spoljaric di Jenewa.
"Menlu Retno juga mendesak agar ICRC ikut mendorong upaya penghentian kekerasan yang dilanjutkan dengan penerapan koridor kemanusiaan," ujar Iqbal.
Upaya dalam menghentikan kekerasan antara Israel dan Hamas, menurut Iqbal, Indonesia telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Salah satu yang pada 9 Oktober lalu, menteri luar negeri RI membahas hal tersebut dengan Menteri Luar Negeri Brasil Mauro Vieira. Brasil saat ini sedang menduduki posisi sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB.
"Menlu RI terus berkomunikasi dengan sejumlah negara dan organisasi internasional dalam rangka mengupayakan penghentian kekerasan," kata Jubir Kemlu RI itu.